Anies Unggah Baca Buku 'How Democracies Die', Akademisi USU: Gimik Politik

SuaraKaltim.id - Unggahan foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun media sosial miliknya tengah membaca buku berjudul 'How Democracies Die' mendadak ramai diperbincangkan.

Berbagai respons dikemukakan mengenai unggahan foto tersebut. Salah satunya seperti disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Fuad Ginting.

Dia mengemukakan, foto Anies Baswedan tersebut dinilai sebagai gimik politik Anies yang beroposisi terhadap pemerintah pusat.

"Foto itu sah-sah saja ya, merupakan trik atau gimik politik untuk menyampaikan sebuah pesan. Apalagi dia (Anies) adalah tokoh nasional dan foto itu pasti sengaja disebar untuk menyatakan sikap politiknya," kata Fuad.

Baca Juga: Anies Baca Buku 'How Democracies Die': Trik Politik Menyampaikan Pesan

Dengan memposting foto tersebut, Anies ingin menyampaikan kondisi demokrasi Indonesia menuju kematian seperti buku yang sedang dibacanya.

"Memang tangkapan masyarakat luas ketika melihat Anies memegang buku itu, yang dinilai seperti itu (kritik terhadap demokrasi Indonesia)," ujarnya.

Jika dilihat lebih jauh isi dari buku yang dipegang oleh Anies, jika dipakai "cocokologi" sesungguhnya semua pemerintahan akan kena dengan buku tersebut, bukan saja Indonesia.

Karena buku tersebut mengkritik proses demokrasi yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

"Semua pemerintahan akan kena singgung oleh buku tersebut kalau kita tidak melihat isi bukunya. Ada empat indikator dalam buku itu ciri-ciri pemerintah bersifat otoriter," ujarnya.

Baca Juga: Anies Baca Buku, Peneliti UGM Singgung Pemimpin yang Pro Kelompok Ekstremis

Lanjut Fuad, parameternya adalah adanya undang-undang yang berubah-ubah dan legitimasi terhadap oposisi.

Menurut Fuad, buku How Democracies Die yang dibuat untuk menyelamatkan demokrasi berangkat dari kepemimpinan Donald Trump di Amerika Serikat yang menggunakan politik SARA dan menutup keran bersuara.

"Saya kira pemerintahan Joko Widodo saat ini belum sampai kepada indikator itu. Dan dalam buku tersebut tidak ada menyebut Indonesia. Meskipun disitu, menyinggung Venezuela, Srilanka dan Filipina," katanya.

Fuad beralasan, dalam pemerintahan Jokowi justru oposisi masuk dalam kabinet pemerintah. Sehingga kriteria dalam buku itu tidak tepat dengan kondisi demokrasi Indonesia.

"Justru yang menggunakan SARA dalam politik di Pilpres 2019 kemarin adalah lawannya Jokowi," ungkapnya seperti dikutip dari Suarasumut.id.

Sehingga, kata Fuad, tidak cocok jika buku yang dibaca oleh Anies Baswedan dikaitkan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini.