Dinas Kesehatan Kukar: Relawan Nakes Tetap Bersemangat, Gaji Dirapel April

SuaraKaltim.id - Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Martina Yulianti angkat suara tentang gaji relawan tenaga kesehatan (nakes) yang belum dibayar tiga bulan.

Kendati demikian, Martina menilai, saat ini relawan nakes di Kukar tetap bersemangat dalam bekerja. Terkait mempertanyakan gaji yang belum dibayar,ia menilai itu hal wajar.

“Teman-teman bukan tidak dibayar, hanya belum dibayar. Ini murni masalah administrasi, di luar kehendak Pemkab Kukar,” kata Martina Yulianti, saat konferensi pers via Zoom, Sabtu (3/4/2021).

“Pemkab Kukar sudah berusaha sekuat tenaga, untuk mempercepat. April insya Allah sudah bisa menerima rapelan,” ungkapnya.

Baca Juga: Tak Digaji 3 Bulan, Relawan Medis Pilih Bertahan Demi Pasien Covid-19

Diberitakan sebelumnya, empat berpikir untuk berhenti menjalankan tugasnya karena gaji belum dibayar selama tiga bulan. Relawan medis di Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) yang tak ingin disebutkan identitasnya mengurungkan niatnya.

 “Kami mau berhenti (karena gaji tidak dibayar), tapi ketika lihat pasien jadi enggak tega, dalam hati harus merawat dan bantu pasien sampai sembuh. Semangat di depan pasien tapi di balik itu kami semua sedih. Hak kami belum diberikan,” ucap dia, Jumat (2/4/2021) dilansir dari Kaltimtoday.co, jaringan Suara.com.

Dia memaparkan, relawan nakes Covid-19 terdiri dari perawat, radiografer, analis kesehatan, hingga dokter yang bertugas di rumah sakit dan tempat isolasi di Tenggarong, Kukar.

Narasumber tersebut menjelaskan, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Relawan nakes, kata dia, memilih bertahan, sebab jika mereka berhenti karena persoalan gaji tersebut, akan membuat pasien Covid-19 tidak tertangani dan sulit sembuh.

Baca Juga: Tak Digaji 3 Bulan Relawan Medis Mau Berhenti, Iba Dengan Pasien Covid-19

 Selama ini, sebut dia, relawan medis Covid-19 yang bertugas di Kukar sudah minta penjelasan terkait gaji yang belum dibayarkan tersebut. Namun, dari pejabat terkait memberikan alasan karena penyusunan rencana kebutuhan belanja (RKB) yang belum final.