SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor tak bisa memendam kekecewaan, terkait legalitas pengelolaan pertambangan, minyak dan gas yang selama ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Saat berada di hadapan pemuka agama baru-baru ini, Isran mengurai ketidakberdayaan Pemprov Kaltim untuk menangani hancurnya infrastruktur sebagai dampak angkuta batu bara yang juga dirasakan masyarakat Kaltim.
"Itulah jadinya. Bahkan, Gubernur lewat saja tidak diperhatikannya. Padahal, lewat dihadapan kendaraan gubernur, truk pengangkut batu bara, kada begaduh inya dengan gubernur (tidak tahu-menahu; bahasa Banjar)," katanya seperti ditulis dalam akun Instagram pemprov_kaltim.
Dia bahkan mengakui, jika pemerintah daerah tak berdaya lantaran, tidak adanya aturan yang menetapkan pengawasan pertambangan dilakukan ke daerah.
Menurut Isran, hal itu harus disikapi dan dipahami bersama, bukan hanya Pemprov Kaltim tetapi semua pihak.
Karena, jika melihat kondisinya, Pemprov Kaltim atau Gubernur yang selalu mendapat kritikan publik.
"Makanya, saya meminta pusat, agar berikan kewenangan itu. Setidaknya, pengawasan pertambangan dilakukan daerah. Karena, aturan yang sekarang tidak ada pengawasan oleh daerah," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
DPR Dorong Optimalisasi KIHT untuk Pasarkan Rokok Legal
-
DPR Tekankan Nilai Tambah Logam Tanah Jarang Harus Dinikmati di Tanah Air
-
1.000 Koperasi Terlibat, Pemerintah Perkuat Rantai Pasok MBG
-
Rote Ndao Jadi Garda Depan, PDIP Mantapkan Konsolidasi Selatan Nusantara
-
Tito: Pendidikan dan Inovasi Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap