Balas Sindiran Soal Cat Pesawat Kepresidenan, PDIP: Warna Bendera Merah Putih, Bukan Biru

Terakhir, Anggota Komisi III DPR RI ini mengemukakan, jika ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi, seharusnya anggaran pengecatan ini untuk membeli beras untuk rakyat, justru patut dipertanyakan pengetahuan yang bersangkutan.

"Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk hal itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan maksud diubahnya warna pesawat tersebut.

"Sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah. Entah maksudnya apa, bisa warna bendera bisa juga corona," kata Andi dalam cuitannya lewat akun Twitter pribadinya @Andiarief_ seperti dikutip Suara.com, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Cat Ulang Pesawat RI 1, Arteria Skakmat Demokrat: Bendera Kita Merah Putih, Bukan Biru

Menurutnya, pesawat kepresidenan yang berwarna biru langit kombinasi putih sengaja didesain untuk kamuflase menghindari serangan ketika terbang.

Kemudian Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra turut mengkritik isu pesawat kepresidenan yang diubah warnanya dari biru langit putih menjadi merah putih. Urgensi terkait hal itu pun dipertanyakan.

"Bagi Partai Demokrat, pemerintah sebenarnya menganggap penanganan pandemi covid-19 ini prioritas atau tidak, ya? apakah pemerintah punya road map yang jelas dalam penanganan pandemi ini, atau tidak?," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Herzaky mempertanyakan kepentingan pesawat kepresidenan yang dicat ulang menjadi warna merah putih di tengah situasi pandemi covid. Ia pun menyinggung utang negara kekinian.

"Pemerintah kan anggarannya terbatas. Hutangnya juga luar biasa. Daripada buat cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat nambah stok oksigen, stok vaksin gratis, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini," ungkapnya.

Baca Juga: Gagal Fokus Ngecat Pesawat di Tengah Krisis Pandemi, Intelektual Pemerintah Dipertanyakan