Pengadaan Multivitamin Parlemen Rogoh Duit Rp 2 Miliar, Dewan: Bukan Untuk Kami

SuaraKaltim.id - Pengadaan multivitamin dengan nilai anggaran Rp 2 miliar memperburuk citra DPR RI. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI darii Fraksi PPP Syaifullah Tamliha.

Mengutip dari Suara.com, dirinya melihat pengadaan itu sebaiknya dibatalkan. Agar tak memperkeruh suasana.

"Ya dibatalkan, apa sih susahnya membatalkan. Membuat citra DPR buruk saja," katanya, Kamis (2/9/2021).

Menurutnya, pengadaan multivitamin memang tak dibutuhkan. Apalagi jika diberikan kepada para anggota DPR. Terlebih baginya para anggota dewan mampu membeli secara pribadi multivitamin untuk mereka.

Baca Juga: PBB Sebut Jokowi Menolak Amandemen UUD 1945, Tidak Ingin Dibilang 'Mau Tiga Periode'

"Ya gak perlu lah, masa kita kan beli sendiri. Saya vitamin D beli sendiri, kemudian apalagi tuh, ya kan bekas Covid," ujarnya.

Tak hanya Tamliha, Habiburokhman dari Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra juga memberi tanggapan yang sama. Ia mengatakan anggota DPR memang bisa membeli multivitamin masing-masing melalui dompet pribadi.

Ia juga menegaskan, pengadaan multivitamin bukan diperuntukan untuk para dewan di Senayan.

"Kalau anggota DPR membeli sendiri vitamin dari dana pribadi, termasuk kami juga membeli vitamin untuk keperluan konstituen di dapil juga dengan uang pribadi kami," ujarnya.

Pengadaan Multivitamin Rp 2 M Untuk Seluruh Pegawai di Kompleks Parlemen

Baca Juga: Giliran Petinggi Parpol Koalisi Non-parlemen Diajak Jokowi ke Istana, Ini yang Dibahas

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR) Habiburokhman membeberkan, pengadaan multivitamin oleh Setjen DPR menggunakan anggaran senilai Rp 2 miliar, bukan diperuntukan untuk anggota DPR. Katanya, pengadaan itu untuk seluruh pegawai yang berkerja di lingkungan Kompleks Parlemen, kecuali para dewan.

"Soal anggaran vitamin di DPR perlu saya garis bawahi itu bukan untuk anggota DPR tetapi untuk staf pendukung seperti Pamdal, staf PNS, staf sekretariat dan lain-lain," jelasnya di hari yang sama.

Ia menilai para pekerja di Kompleks Parlemen memang membutuhkan proteksi di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya dengan pemberian multivitamin.

"Mereka bertemu langsung dan melayani masyarakat yang datang ke DPR. Jangan sampai masyarakat yang ke DPR justru terpapar Covid-19 dari staf yang bekerja di DPR dan sebaliknya," lugasnya.

Dirinya bercerita, beberapa waktu lalu puluhan Pamdal sempat terpapar Covid-19. Baginya hal tersebut sangat riskan, mengingat Pamdal adalah orang yang berjaga di setiap pintu masuk. Mereka juga penjaga akses menuju ke dalam Kompleks Parlemen, serta ruangan-ruangan tertentu di gedung tersebut.

Asal Usul Anggaran Rp 2 Miliar Untuk Borong Multivitamin Parlemen

Untuk diketahui, Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI menganggarkan dana Rp 2 miliar, untuk pengadaan multivitamin melalui tender. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

Tender itu berkode 685087, yang diketahui melalui laman lpse.dpr.go.id. Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) DPR RI mencatat, tender pengadaan multivitamin dibuat 16 Juli 2021 dan diikuti 18 peserta. 

Untuk nilai pagu paket tender, yakni Rp 2.096.080.000,00. Kemudian, untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket Rp 2.074.950.955,00.

Masih mengutip dari laman yang sama, ditemukan tahapan tender pengadaan multivitamin, yang diikuti 18 peserta itu sudah selesai dilakukan.

Soal sistem tender pengadaan multivitamin, masuk dalam kategori tender cepat, pascakualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur. Lalu cara pembayaran, yakni dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.

"Cara pembayaran lump sum," tulis laman terkait dikutip dari Suara.com.

Tercatat pemenang tender pengadaan itu yakni, PT. Chemipharma Julien Djonelida, yang beralamat di Jalan Kedondong Nomor 10 Rawamangun-Pulo Gadung, Jakarta  Timur. Perusahaan pemenangn tender dengan harga penawaran, harga terkoreksi dan reverse auction di angka Rp 1.733.655.000.

Sementara itu, berkaitan dengan tender pengadaan multivitamin ini, Sekjen DPR Indra Iskandar belum memberikan tanggapan kendati sudah dihubungi.