SuaraKaltim.id - Saat ini pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan mulai menunjukan tren membaik, seiring dengan penurunan kasus Covid-19 di Kota Minyak tersebut.
Adanya kelonggaran kebijakan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan aktivitas ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Haemusri Umar mengatakan, meski telah terjadi penurunan status PPKM di Balikpapan, dari level 4 ke level 2, pemerintah masih tetap melakukan pembatasan.
“Tapi kalau dilihat dari segi kapasitas diantaranya seperti restoran saat ini sudah bisa membuka hingga mencapai 70 persen dan kalau dilihat dari penerimaan yang ada dibandingkan dengan tahun 2020 di tahun 2021 ini lebih bagus,” ujarnya melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (8/11/2021).
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Balikpapan, realisasi penerimaan pajak daerah hingga Oktober 2021 ini telah mencapai Rp 550 miliar.
Ia mengatakan, pencapaian itu jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama dicapai pada tahun 2020 lalu, yang tercatat mencapai Rp 425 miliar untuk pajak daerah.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini, katanya juga didorong oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang mulai meningkat seiring dengan peningkatan cakupan pemberian vaksinasi Covid-19 yang sudah dicapai oleh pemerintah.
“Sehingga tidak ada kekhawatiran yang muncul diantara pelaku usaha maupun konsumen untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi di Kota Balikpapan,” tuturnya.
“Kalau dilihat memang di tahun 2020 itu pendapatan kita anjlok sekali. Sedangkan saat ini, sampai bulan Oktober pendapatan kita sudah mencapai angka Rp 450 miliar. Padahal ini masih ada dua bulan,” tambahnya.
Baca Juga: Tidak Untuk Semua, Menkes Ungkap Kelompok Masyarakat yang Dapat Booster Vaksin Covid-19
Sementara itu, Pada Tahun Anggaran 2022, target Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 2,423 Triliun lebih. Mengalami kenaikan sebesar Rp 201,198 Miliar lebih atau 9,05 persen, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan yaitu sebesar Rp 2,222 Trilyun lebih.
“Adapun komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah,” ujarnya.
Untuk Pendapatan Asli Daerah, pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 850 Miliar. Mengalami peningkatan sebesar Rp 174,28 miliar lebih atau 25,79 persen, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 setelah perubahan yaitu sebesar Rp 675,71 Miliar lebih.
Berita Terkait
Terpopuler
- Satu Kata Misteri dari Pengacara Pratama Arhan Usai Sidang Cerai dengan Azizah Salsha
- 15 Titik Demo di Makassar Hari Ini: Tuntut Ganti Presiden, Korupsi CSR BI, Hingga Lingkungan
- 3 Negara yang Bisa Gantikan Kuwait untuk Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday
- Liga Inggris Seret Nenek ke Meja Hukum: Kisah Warung Kopi & Denda Ratusan Juta yang Janggal
- Deretan Kontroversi yang Diduga Jadi Alasan Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha
Pilihan
-
Danantara Tunjuk 'Ordal' Prabowo jadi Komisaris Utama PGN
-
Jangan Tertipu Tampilan Polosnya, Harga Sneaker Ini Bisa Beli Motor!
-
Tom Haye ke Persib, Calvin Verdonk Gabung ke Eks Klub Patrick Kluivert?
-
Alasan Federico Barba Terima Persib, Tolak Eks Klub Fabio Grosso
-
Siapa Federico Barba? Anak Emas Filippo Inzaghi yang Merapat ke Persib
Terkini
-
Langkah Strategis Sambut IKN, PPU Kirim 11 Pelajar Kuliah ke Bali dengan Beasiswa Penuh
-
Satpol PP Samarinda Pasang Banner Larangan Jualan di Trotoar APT Pranoto
-
Pemkot Bontang Batasi Waktu Tinggal Rusunawa, Hanya Dua Periode
-
Siapa Isi IKN Lebih Dulu? DPR Dorong BUMN, Erick Thohir: Nanti...
-
Iseng Lapor Kebakaran, Warga Bontang Terancam Jerat UU ITE