SuaraKaltim.id - Insiden kapal kandas yang memuat penumpang asal Bontang menuju Mamuju, pada Minggu (28/11/2021) kemarin seharusnya menjadi alasan Pelni segera membuka pelayaran Bontang-Mamuju.
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, mendesak agar pemerintah segera menyediakan lajur pelayaran ini. Sebab, selama ini, kapal angkutan yang melayani pelayaran ke Mamuju dari Bontang menggunakan kapal tak layak.
"Dari kejadian ini, harusnya pemerintah sudah mengambil langkah sigap. Memang selama ini angkutan dari sana (Mamuju) ke Bontang kurang layak ditumpangi penumpang," ungkapnya melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Senin (29/11/2021).
Ia mengatakan, mobilitas warga Bontang ke Mamuju cukup tinggi. Selama ini, mereka menumpangi perahu dari pelabuhan rakyat di Tanjung Laut.
Baca Juga: Hilang 4 Hari, Tubuh Awak Kapal Pengangkut Rokok Ilegal Ditemukan Mengambang
Perahu yang sedianya tak layak ditumpangi. Namun, karena tak ada pilihan lain, warga mau tak mau menumpangi kapal tersebut.
"Cobalah pemerintah ini buka mata, kasian masyarakat kalau begini. Kita inginkan masyarakat itu diberikan pelayanan yang wajar lah," keluhnya.
Saat ini, ia dan rekan se-komisinya di DPRD Bontang tengah melobi Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) agar memberi izin pelayaran Bontang - Mamuju.
Terbaru, layanan penyeberangan itu sisa menunggu izin saja. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan juga sudah memberi sinyal positif.
"Mengajak Dinas Perhubungan, DPRD Bontang, mudah-mudahan ada sinyal" ungkapnya.
Baca Juga: Diterjang Ombak, Kapal Penumpang 126 Orang Rute Mamuju-Bontang Kandas
Ia pun berharap, pemerintah memberikan atensi khusus agar masyarakat segera menikmati operasional kapal cepat Bontang-Palu-Mamuju.
"Kalau bisa pemerintah punya perhatian untuk kapal ini segera ada," tandasnya.
Berita Terkait
-
Kapal Wisata Tenggelam di Laut Merah, Penyelamatan Masih Berlangsung
-
Viral Misteri Kapal Kayu Tua Tanpa Awak di Jepara: Netizen Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Lion Air Bikin Aturan Baru Mulai 1 Desember: Bawa Kardus Besar, Siap-Siap Rogoh Kocek Lebih Dalam!
-
BKI Ajak Stakeholders Pelayaran RI Tingkatkan Kualitas Kapal untuk Pertahankan Status Whitelist Bendera Indonesia
-
Berangsur Normal, Jumlah Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Meningkat
Tag
Terpopuler
- Keponakan Megawati jadi Tersangka Kasus Judol Komdigi, PDIP: Kasus Alwin Jabarti Kiemas Contoh Nyata Politisasi Hukum
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Hukum Tiup Lilin Dalam Islam, Teganya Geni Faruk Langsung Padamkan Lilin Ultah saat Akan Ditiup Ameena
- Kevin Diks: Itu Adalah Ide yang Buruk...
- Sebut Jakarta Bakal Kembali Dipimpin PDIP, Rocky Gerung: Jokowi Dibuat Tak Berdaya
Pilihan
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
Terkini
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
Prediksi BMKG: Pasang Laut Kaltim Capai 2,7 Meter, Berikut Dampaknya