Jokowi Sebut Pemindahan IKN Bukan Sekedar Pembangunan Gedung Pemerintahan Baru, Bakal Ada Perubahan Struktural Juga

SuaraKaltim.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim, disebut bukan sekedar membangun gedung-gedung pemerintahan. Pemindahan IKN katanya akan menjadi bagian perubahan struktural Indonesia.

Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya itu, ia menjelaskan perubahan struktural yang dimaksud untuk membangun tata kehidupan Bumi Pertiwi yang lebih baik.

"IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas,” kata Jokowi dalam peresmian pengurus ICMI periode 2021-2026 pada beberapa waktu lalu, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Rabu (2/2/2022).

Ia menjelaskan, pindahnya IKN mencakup pindahnya cara kerja serta cara berpikir dari basis apapun untuk kemajuan Indonesia.

“Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif,” bebernya.

Sisi penataan sosial juga ia sebutkan. Katanya, kehadiran IKN Nusantara akan menghadirkan tata sosial yang lebih majemuk dan toleran.

"Mengedepankan etika dan akhlak mulia," sambungnya.

Jokowi mengatakan program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung membutuhkan dukungan semua pihak. Sebab itu, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) juga diharapkan berkontribusi.

Presiden meyakini ICMI mempunyai kapasitas besar. Baik untuk berkontribusi melalui gagasan dan pemikiran.

Baca Juga: PDIP Klaim Jokowi-Ahok Ikut Bangun JIS, Gerindra: Itu Produk Anies

“Bukan hanya menjadi role model Islam rahmatan lil ‘alamin, tetapi juga kontribusi profesional sesuai keahlian masing-masing untuk menjamin kemajuan Indonesia Maju,” tandasnya.

Sebelumnya DPR resmi menyetujui RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Dengan beleid ini diharapkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur bisa terlaksana karena sudah memiliki payung hukum.