SuaraKaltim.id - Pengosongan bangunan DPD Golkar yang dilayangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sesuai nomor surat 030/1234/300.02 pada 13 Juli 2022 rupanya sudah menuju ranah hukum. Untuk diketahui, bangunan yang berada di Jalan Mulawarman, Kecamatan Samarinda Kota merupakan aset milik Pemkot Samarinda.
Gugatan tersebut menyatakan surat Wali Kota bernomor 030/1308/300.02 tanggal 27 Juli 2022, perihal: Pengosongan bangunan Jo. surat Wali Kota Samarinda nomor 030/1234/300.02 tanggal 13 Juli 2022 merupakan perbuatan melawan hukum.
Namun gugatan itu justru ditolak majelis Pengadilan Negeri (PN) Kota Samarinda, setelah Pemkot melakukan sanggahan-sanggahan perihal permasalahan tersebut.
Saat diwawancara awak media, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengaku merasa tak heran. Seolah ia sudah memprediksikan, gugatan yang dilayangkan DPD Golkar tersebut pasti akan ditolak.
"Saya sudah duga gugatan mereka (DPD Golkar) pasti akan ditolak. Kalau pun mau banding, mereka ini hanya ingin mengulur waktu," ungkapnya, Jum'at (11/3/2022).
Ia pun memberi apresiasi kepada Majelis PN Samarinda yang sudah memeriksa dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan hukum.
"Eksepsi kita tentang kewenangan absolut pemkot itu sangat saya apresiasi dan saya juga terima kasih kepada PN serta majelis yang sudah memutuskan perkara berdasarkan hukum, dan karena memang hukumnya begitu," ucapnya.
Selain itu, dalam pembahasan Pemkot Samarinda bersama DPD Golkar Kaltim akan membuat dua surat minat beli yang dilayangkan. Walaupun hingga saat ini tidak pernah disampaikan.
"Lebih baik memanfaatkan untuk membeli dan menyampaikan minatnya sesuai hasil rapat dengan ketua DPD Golkar Kaltim. Dan itu jauh lebih terhormat," imbuhnya.
Baca Juga: Sinyal Duet Airin-Sahroni di Pilkada Jakarta 2024 Mengemuka, Pengamat: Peluang Bagus
Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Golkar Kaltim, Lasila ikut memberikan tanggapan. Ia mengatakan, sangat menghormati keputusan pengadilan.
"Kita menghormati putusan pengadilan. Namun kami masih melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi," ucapnya.
Kendati itu, ia menambahkan sudah mempersiapkan untuk pengajuan banding lalu menyusul memori banding. Ia mengaku ini adalah hak para pihak.
"Kita rencana dulu untuk menyatakan banding namun nanti dibicarakan dulu, tapi intinya akan banding," pungkasnya.
Kontributor : Apriskian Tauda Parulian
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Karhutla 20 Hektare di Samarinda, Api Tinggal 20 Meter dari Asrama Yonzipur
-
Karhutla Kaltim Tembus 9.500 Hektare dalam 3 Bulan, Kabut Asap Masih Mengancam
-
Karhutla Kalimantan: Polri Terjunkan 200 Brimob, 10 Anggota Bareskrim ke Kaltim-Kalteng
-
Sudah Terjadi Sejak 2009, Warga Berau Geram Pemadaman Listrik Kembali Berlanjut
-
Kebakaran Lahan di Tol Samarinda-Balikpapan, Petugas Terkendala Pasokan Air