Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono Sudah Dilantik, Ahok Tetap di Hati?

SuaraKaltim.id - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi dilantik pada 10 Maret 2022 lalu. Sosok untuk posisi itu ialah Bambang Susantono.

Pelantikannya resmi dilakukan di Istana Negara pada sore hari waktu setempat. Yang melantik, tentunya orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun siapa sangka, masih ada yang berharap bahwa Kepala Otorita IKN Nusantara seharusnya bukan Bambang Susantono. Menurut orang ini, yang lebih pas sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara ialah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pendapat itu dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Ia memberikan analisisnya soal Bambang Susantono yang telah dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu IKN Nusantara.

Ia merasa Ahok lebih layak dari pada Bambang Susantono. Pasalnya, menurut Adib, Jokowi harus memilih orang yang punya keputusan tegas, tangan besi, dan cepat dengan kondisi sosial politik negara seperti ini.

“Saya melihat hal-hal itu ada pada diri Ahok,” katanya, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Selasa (15/3/2022).

Ia menilai Bambang Susantono memiliki gelar dan belajar di bidang infrastruktur tata kota di Amerika. Oleh sebab itu, dirinya berharap Bambang bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di IKN.

Meski demikian, dirinya mengaku masih ragu dengan parter dari Bambang Susantono, yakni Wakil Kepala Otorita IKN Dhonny Rahajoe.

Menurutnya, sosok yang dipilih Presiden Jokowi tersebut masih dipertanyakan oleh publik. Lantaran, berlatar belakang sebagai mantan managing director Sinarmas.

Baca Juga: Anies Bawa Tanah dari Lokasi yang Dulu Digusur Ahok Dalam Kendi Nusantara di IKN, Wagub DKI: Yang Penting Tanah Jakarta

“Dhonny memang wajib mengundurkan diri dari Sinarmas. Sudah mengundurkan diri saja dipertanyakan kok,” ujarnya.

Ia juga mengaku tidak yakin apakah Dhonny Rahajoe bisa mereduksi konflik kepentingan. Namun, dirinya mengatakan bahwa pilihan Jokowi tersebut harus dihargai.

“Jokowi memang butuh figur pembangun infrastruktur dan seorang managing director pengembang besar,” tandasnya.