SuaraKaltim.id - Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di 10 kabupaten/kota di Kaltim Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltim akan digelar serentak di 10 kabupaten/kota di Bumi Mulawarman. Muscab tersebut akan dilakukan Kamis (31/3/2022) di Hotel Platinum, Balikpapan.
Berdasarkan kabar yang diperoleh, Muscab serentak nantinya bakal dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pembina Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat German Khaeron.
Tahapan pelaksanaan Muscab sejatinya akan dimulai Rabu (30/3/2022) ini. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Muscab Andi Andis M. Ia mengatakan, persiapan yakni dengan agenda verifikasi faktual administrasi peserta pemilik suara.
"Lalu, dilanjutkan keesokan harinya, yakni Muscab secara resmi akan dibuka dengan agenda sidang pleno," jelasnya dari keterangan yang ia berikan melalui aplikasi pesan instan, Rabu (30/3/2022).
Baca Juga: Soal Panggilan Andi Arief, Demokrat ke KPK: Jangan jadi Alat Politik Tekan Oposisi!
Ia menyebut, tahapan verifikasi ini digunakan untuk menentukan keabsahan pemilik suara soal arah dukungannya. Kemudian, di sidang pleno, yakni untuk menentukan bakal calon ketua masing-masing DPC menjadi calon.
Ia yang juga Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Kaltim itu mengaku, konsolidasi merupakan suatu hal yang penting dalam tubuh Partai Demokrat Kaltim. Terlebih, pasca regenerasi kepemimpinan menghadapi momentum politik 2024.
"Sehingga agenda muscab ini benar-benar dilakukan dengan serius serta objektif dalam prosesnya," ungkapnya.
Ia menyampaikan, kepada siapapun yang nanti terpilih sebagai Ketua DPC, pastinya bakal digenjot guna menghidupkan mesin partai hingga ke tingkat anak ranting.
Baginya, hal itu memang bukan sesuatu yang mudah. Namun bukan berarti tak mungkin dan tak disanggupi oleh Ketua DPC.
Baca Juga: Hari Ini, KPK Periksa Politisi Demokrat Jemy Setiawan Terkait Kasus Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud
"Iya, saya kan masih muda. Sehingga saya pastikan, saya akan aktif keliling menyambangi kabupaten kota guna memastikan hal tersebut berjalan di track nya sesuai komando ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur," tegasnya.
Ia melanjutkan, bagi Ketua DPC yang sulit mengikuti ritme, maka akan dilakukan evaluasi berkala oleh Ketua DPD. Tujuannya, guna melakukan pengambilan kebijakan.
Lebih lanjut, kemungkinan yang terberat adalah pergantian Ketua DPC melalui mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART.
"Memang harus begitu. Kita ini partai politik. Mau menang harus kerja keras, jangan Ketua DPC merasa aman karena prestasi individu. Kita ini organisasi, kebesaran Demokrat adalah tolak ukur keberhasilan, bukan kebesaran diri masing masing," paparnya.
Untuk diketahui, sesuai AD/ART secara jelas disebutkan, untuk jadi calon ketua hanya perlu memenuhi 20 persen dari pemegang suara hak sah.
Ia menjelaskan, setiap dukungan yang diserahkan kepada bakal calon Ketua DPC sejatinya hanya untuk memenuhi persyaratan menjadi calon ketua.
- 1
- 2
Berita Terkait
Terpopuler
- Pencipta Lagu Tagih Royalti ke Penyanyi, Armand Maulana: Padahal Dulunya Memohon Dinyanyikan
- Beda Timnas Indonesia dengan China di Mata Pemain Argentina: Mereka Tim yang Buruk
- Riko Simanjuntak Dikeroyok Pemain Persija, Bajunya Hampir Dibuka
- Simon Tahamata Kasih Peringatan Program Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia Terancam Gagal
- Ketegaran Najwa Shihab Antar Kepergian Suami Tuai Sorotan: Netizen Sebut Belum Sadar seperti Mimpi
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Kamera 108 MP Terbaik 2025: Layar AMOLED, Harga Rp2 Jutaan
-
Manchester United Hancur Lebur: Gagal Total, Kehabisan Uang, Pemain Buangan Bersinar
-
Srikandi di Bali Melesat Menuju Generasi Next Level Dengan IM3 Platinum
-
30 Juta Euro yang Bikin MU Nyesel! Scott McTominay Kini Legenda Napoli
-
Cinta Tak Berbalas! Ciro Alves Ingin Bertahan, Tapi Persib Diam
Terkini
-
Link DANA Kaget Tersebar, Bisa Dapat Jutaan! Tapi Ada Catatannya
-
Link DANA Kaget Hadir Lagi Sabtu 24 Mei 2025, Klaim Saldo Gratis Bernilai 325 Ribu Sekarang
-
Cuan 5 Amplop DANA Kaget Hari Ini, Jangan Sampai Keduluan Orang
-
BBM di Samarinda Aman, Tapi Andi Harun Tak Mau Ambil Risiko
-
Efisiensi Anggaran, Pemprov Kaltim Setop Belanja Mobil Dinas Tahun Depan