Pemprov Kaltim Ingin Perkuat Kerjasama dengan Negeri Sakura, Soal IKN Kah?

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menginginkan kerjasama yang terjalin dengan erat dengan negara Jepang bisa terus terjalin.

Beberapa hal diharapo bisa dikuatkan dan dikembangkan. Apalagi menyambut Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi (Plt Sekdaprov) Kaltim, Riza Indra Riadi.

Ia mengatakan, Jepang merupakan negara maju di Asia dan telah menjalin kerjasama dengan sejumlah wilayah di Indonesia. Khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur.

“Saya berharap kerja sama Kaltim dengan Jepang ini dapat meningkat dan semakin kuat,” tuturnya, melansir dari ANTARA, Kamis (9/6/2022).

Ia mengatakan, dipilihnya Kaltim sebagai ibu kota negara baru RI, akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Kaltim tetapi juga wilayah lain di Kalimantan dan Sulawesi.

“Kita bersyukur tahun 2023, pemerintah pusat akan menganggarkan Rp 30 triliun untuk pembangunan IKN,” ujarnya.

Anggaran sebesar itu, menurut Riza, setara dengan tiga kali APBD Kaltim. Saat ini, Kaltim masih dihadapkan dengan persoalan konektifitas antarwilayah dan infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.

“Kita berharap kerja sama dengan Jepang dapat menyasar masalah ini, karena yang kita tahu bantuan Jepang banyak terfokus di wilayah Jawa saja," ungkapnya.

Konjen Jepang, Takeyama Keninchi mengatakan, tujuan kunjungan ke Kaltim untuk bersilaturahmi dengan jajaran Pemprov Kaltim, karena dirinya baru beberapa bulan menjabat sebagai Konjen Jepang yang berkedudukan di Surabaya.

Baca Juga: Ini Aktivitas Buronan Jepang Selama Tinggal di Kalirejo Lampung Tengah

“Kami ingin bersilaturahmi dan memperkenalkan diri selaku Konjen baru kepada pejabat Kaltim, karena Kaltim adalah salah satu wilayah kerja kami," ujar Takeyama.

Selain itu, Takeyama akan menghadiri Peresmian IGD Puskesmas di Long Kali, Kabupaten Paser, yang merupakan bantuan hibah Pemerintah Jepang untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan.