Tak Setuju Pemutaran Film G30S PKI Digelar, Wakil Ketua DPRD Balikpapan: Belum Tentu Benar, Banyak Sumber Sejarah Lain

SuaraKaltim.id - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengungkapkan jika isi film Gerakan 30 September (G30S) PKI belum tentu sesuai fakta sejarah.

Menurutnya, yang perlu dilakukan justru pelurusan sejarah terkait peristiwa berdarah pada tahun 1965 itu.

“Jadi yang pertama kita ini meluruskan sejarah, film itu belum tentu versinya sebenar-benarnya,” ujarnya melansir inibalikpapan.com jejaring suara.com pada Kamis (29/9/2022).

Untuk itulah, dirinya mengaku tidak sepakat dengan pemutaran kembali film G30S PKI jelang 1 Oktober.

“Artinya saya pikir bahwa kita ini punya ideologi, ideologinya Pancasila (lahir) 1 Juni 1945,”

Dirinya juga menekankan, yang harus disampaikan menyangkut perebutan kekuasaan saat itu yang belum terungkap ialah terkait Surat Perntah 11 Maret (Supersemar)

“Yang harus kita sampaikan ke generasi muda bahwa perebutan kekusaan yang hari ini belum bisa terungkap dengan adanya supersemar,” ujarnya

Dia pun berpendapat misteri masa lalu yang belum terjawab harus diungkap agar generasi saat ini bisa mengetahui.

“Sebetulnya semua harus kita ungkap, anak-anak harus tahu sejarah, tapi bukan dari film itu. Banyak sumber sejarah yang lain,” katanya.

Baca Juga: Cerita Tentang Apa Film G30S PKI, Durasi Nonton, Para Pemain, Jadwal Tayang di TV, Link Streaming

Budiono menerangkan, banyak peristiwa yang belum terungkap secara jelas. Terkait kesaksian-kesaian mereka yang masih hidup dalam peristiwa pembuhan jenderal-jenderal.

“Coba kalau kita bisa lihat bagaimana kesaksiannya terkait yang masih hidup,” katanya

“Hubungannya apa Jenderal Ahmad Yani dengan Presiden Soekarno, apa kaitannya dengan Spersemar Itu kan sebenarnya perebutan kekuasaan, yang menjadi korban jenderal-jenderal itu, kasihan mereka itu,” lanjutnya.

Sementara soal penanaman ideologi Pancasila saat ini sudah dilakukan di sekolah melalui Dinas Pendidikkan. Mengembalikan pelajaran pendidikan Pancasila.

“Itu kan sudah masuk di peraturan pemerintah, mulai tahun jaran ini sudah masuk, sudah diajarkan lagi penanaman pancasila, itu penting sekali,” ujarnya.

Menurut Budiono, Pancasila dapat menjadi sarana menyatukan keberagaman Indonesia