SuaraKaltim.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Balikpapan diharap bisa menggencarkan sosialiasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 27 November mendatang. Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi.
Ia mengatakan, sosialisasi sebelum pilkada penting dilakukan dengan tujuan agar bisa bersentuhan langsung dengan pemegang suara.
Baginya, hal itu akan menentukan partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya. Terutama pada calon yang bersaing mendapatkan suara pemilih.
“Ini KPU sudah ada yang baru. Harus segera siapkan konsep sosialisasi pilkada ke para pemilih. Setahu saya Agustus mulai pendaftaran. Pengumuman peserta di September. Oktober itu kampanye dan Nopember itu pemilihan,” ujar Iwan, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (22/04/2024).
Baca Juga: 2 Terduga Pengedar Narkoba Diringkus Polisi di Gunung Bugis
Menurut Iwan, partisipasi pemilih menentukan kesuksesan demokrasi di suatu daerah. Cukup banyak faktor yang melatarinya.
Mulai dari animo warga, sosialisasi dari penyelenggara hingga kampanye yang bersentuhan langsung dengan pemilih. Semua itu saling berkaitan dan KPU sebagai penyelenggara yang harus banyak berperan.
“Pemilih kan indikator utama suksesnya Pilkada. Tapi kita juga harus mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Karena orang itu yang menjabat dan bertanggungjawab selama periode jabatannya nanti,” tuturnya.
Iwan juga meminta, KPU memperhatikan pemilih pemula. Apalagi jumlah mereka di Balikpapan cukup signifikan. Jika tidak turut serta dalam pemilihan hal itu bisa menunjukkan kurangnya sosialisasi.
Padahal pemerintah setempat sudah memberikan dana hibah penyelenggaraan Pilkada. Tentu harapannya semua pihak bisa terlibat aktif saat pemilihan.
Baca Juga: Misteri Kematian Siswi SMK di Balikpapan Timur Belum Terungkap, Peradi Pertanyakan Kinerja Polisi
“Perlu sekali edukasi, informasi dan promosi ke pemilih pemula. Jangan sampai mereka tidak peduli dengan pemilu. Itu juga bagian dari pentingnya sosialisasi kepada pemilih. Kan Pilkada itu menggunakan dana APBD yang besar,” tukasnya.
Untuk diketahui, Pemilu 2024 telah ditetapkan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Kemudian Pilkada di tahun yang sama akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
“Setelah ini tahapannya, dari anggaran dan regulasi akan disusun pusat. Kemudian masuk akhir Juli menjelang Agustus sudah kita buka pendaftaran untuk partai politik. Tapi tersentral di Jakarta,” ujar Ketua KPU Balikpapan periode 2019-2024 Noor Thoha.
Setelah itu KPU RI akan menurunkan berkas ke KPU Kabupaten/Kota. Sehingga ada partai politik yang diverifikasi administrasi saja, dan ada yang diverifikasi administrasi dan faktual.
“Nanti tergantung apakah partai politik itu masuk parliamentary treshold atau tidak,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Raffi Ahmad Girang Jeje Govinda Unggul di Pilkada, Warganet Khawatirkan Status Ibu Pejabat Syahnaz Sadiqah
-
Strategi Ratu Zakiyah Datangkan Artis Berhasil Tumbangkan Trah Ratu Atut Chosiah
-
Luthfi-Taj Yasin Unggul Hitung Cepat, PWNU Jateng Berharap Janji Ditepati
-
Terlanjur Dapat Amplop Politik Serangan Fajar, Harus Dikembalikan atau Boleh Dipakai?
-
Pertama Kali Nyoblos, Eks Anak Asuh Shin Tae-yong Punya Harapan Besar
Terpopuler
- Keponakan Megawati jadi Tersangka Kasus Judol Komdigi, PDIP: Kasus Alwin Jabarti Kiemas Contoh Nyata Politisasi Hukum
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Hukum Tiup Lilin Dalam Islam, Teganya Geni Faruk Langsung Padamkan Lilin Ultah saat Akan Ditiup Ameena
- Kevin Diks: Itu Adalah Ide yang Buruk...
- Sebut Jakarta Bakal Kembali Dipimpin PDIP, Rocky Gerung: Jokowi Dibuat Tak Berdaya
Pilihan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
-
Ingat! Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik 10 Persen Hanya Berlaku Hingga 3 Januari
Terkini
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
Prediksi BMKG: Pasang Laut Kaltim Capai 2,7 Meter, Berikut Dampaknya