"Kalau dulu bisa kami dapat Rp500 ribu per hari, tapi sekarang, bahkan bisa kurang dari Rp100 ribu," ungkapnya.
Pria ini berharap Pemkot Bontang mengambil sikap terkait dugaan pencemaran laut ini.
Sebab, ini terkait dengan mata pencarian ratusan nelayan yang bermukim di sekitar PT EUP, bukan cuma di Bontang tapi berdampak terhasap nelayan Kukar.
"Harapan ke pemerintah, kalau bisa jangan dibuang di situ limbahnya," tandasnya.
Nelayan lain, sebut saja Ujang, juga mengatakan hal serupa.
Fenomena ikan-ikan mati mendadak di sekitar perairan PT EUP bukan kali pertama terjadi. Ini fenomena berulang dan sudah menahun.
Mulanya nelayan tak terlalu menyoal karena mereka merasa masih bisa mendapat ikan ketika melaut.
Namun kejadian pada Jumat lalu itu membuat nelayan muntab dan mendesak pemerintah setempat mengambil sikap.
"Itu (Jumat) paling parah. Makanya sampai di-upload sama teman-teman ke FB saking parahnya," kata dia ketika dikonfirmasi, Minggu (23/3/2025) siang.
Baca Juga: Jadwal Imsak untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 20 Maret 2025
Dia mengatakan, perairan yang bersisian dengan PT EUP jadi spot nelayan setempat mencari ikan.
Sebab, kawasan yang di pesisinya dipenuhi pohon bakau itu banyak dipenuhi ikan.
Sehingga nelayan tak perlu melaut terlalu jauh.
Namun sekarang, mereka harus melaut minimal 4-5 kilometer dari bibir pantai, sebab di perairan dangkal sudah dipenuhi limbah perusahaan yang kehitaman dan berbau comberan.
Nelayan tak mau ambil risiko cari ikan di kawasan yang penuh toksik karena takut ikan hasil tangkapan mereka akan beracun.
"Jauh kami melaut itu. Tangkapannya berkurang, biaya juga naik karena beli BBM," sebutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen