SuaraKaltim.id - Masa pandemi Covid-19, adalah momentum untuk memperbaiki dan melakukan reformasi mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa.
Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2020).
"Saya ingin menegaskan lagi bahwa pandemi yang tengah kita hadapi harus menjadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi dan juga melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, seluruh lapisan mengalami dampak Covid-19. tidak hanya masyarakat di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Hal itu meyebabkan adanya ruralisasi (pergeseran penduduk dari kota ke desa).
Baca Juga:Besok, Jokowi Resmikan Langsung Tol Pekanbaru-Dumai
"Kita tahu bahwa pandemi menghantam bukan hanya seluruh lapisan masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga, menjadi buffer karena terjadinya arus balik perpindahan penduduk dari kota ke desa. jadi bukan urbanisasi tetapi ruralisasi," ucap dia.
Karena itu, Jokowi meminta agar penyaluran program jaring perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa tepat sasaran dan berjalan dengan efektif. Sehingga, masyarakat terdampak menerima manfaat dari program tersebut.
"Dalam jangka pendek semua skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial seperti PKH, Bansos tunai, BLT Desa betul-betul harus kita pastikan tepat sasaran dan berjalan efektif dan pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak covid dan yang sangat membutuhkan," tuturnya
Jokowi juga meminta jajaran menteri terkait untuk mengawal program Padat Karya Tunai yang ada di desa.
Ia berharap program tersebut dapat mengurangi beban masyarakat di desa yang kehilangan pekerjaan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Baca Juga:Jokowi: Pandemi Covid-19 Sebabkan Ruralisasi bukan Urbanisasi
"Begitu juga dengan pelaksanaan Padat Karya tunai yang ada di desa ini betul-betul harus dikawal sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja atau pun yang berasal dari keluarga yang tidak mampu di desa," pungkasnya.
