SuaraKaltim.id - Baru-baru ini, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono pergi menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan orang nomor satu di IKN Nusantara dan di Bumi Pertiwi itu terkait pembahasan aspek-aspek yang harus dipenuhi pemerintah untuk membangun IKN Nusantara.
Menurut Bambang, ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Yakni, perencanaan, pelaksanaan, hingga regulasi. Soal regulasi, ia menyatakan saat ini pemerintah tengah menyelesaikan sejumlah aturan yang mendukung pembangunan IKN di Bumi Mulawarman itu.
Ia menyebut, pihaknya kini tengah menyelesaikan empat rencana Peraturan Presiden (Perpres). Serta, 2 rencana peraturan pemerintah, yang kemudian disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu sama lain.
"Karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan," katanya usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, dikutip Rabu (30/3/2022).
Lalu, untuk perencanaan, ia menyatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Mulai dari rencana makro, hingga rencana mikro.
Konsolidasi soal rencana makro dan mikro itu tak lain bertujuan agar terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN Nusantara.
"(Tingkat) yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya," ujarnya.
Terakhir dari sisi pelaksanaan, pria 58 tahu itu menuturkan, saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin dijaga oleh pemerintah.
"Pada intinya kami berdua melaksanakan 4 K, konsolidasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan juga regulasi, kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, juga komunikasi, dan satu lagi kolaborasi. Kolaborasi ini dengan berbagai elemen masyarakat juga," ucapnya.
Selain tiga aspek tersebut, menurut pria kelahiran 4 November 1963 itu, pembangunan IKN merupakan sebuah langkah panjang yang membutuhkan waktu cukup lama.
Oleh sebab itu ia tegaskan, berbagai elemen masyarakat dapat turut berkontribusi mewujudkan pembangunan IKN tersebut. Melalui dukungan pembiayaan masyarakat.
"Kalau kami lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa urun rembuk, dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan," sebutnya.
Lebih lanjut katamya, hingga kini sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat yang masuk untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN.
Ia pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi hal-hal prinsip. Untuk menjaga keharmonisan rancang bangun IKN.
"Misalnya, kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang. 'Pak, kami ingin mempunyai rumah Diaspora di IKN? Boleh enggak kami difasilitasi?'. Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu," tandasnya.
