SuaraKaltim.id - Anggota DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa sejumlah paket pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara masih kekurangan tenaga konstruksi berikut ahli konstruksinya yang diproyeksi membutuhkan 1,14 juta orang.
Untuk itu, dirinya mengungkapkan, DPR berharap Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Timur (Kaltim) dapat memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut.
"Pembangunan IKN masih banyak kekurangan tenaga ahli konstruksi, sementara Kaltim sebagai provinsi yang menaungi IKN, diharapkan dapat memenuhi SDM sebagai tenaga ahli konstruksinya," ujarnya melalui keterangan tertulis di Samarinda, Sabtu.
Hetifah mengatakan, untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli konstruksi tersebut bisa dilakukan dari dua pola. Pertama adalah memberdayakan ahli konstruksi yang sudah ada di kabupaten/kota provinsi tersebut.
Baca Juga:Situasi di Taiwan Dan China Bisa Berubah Cepat, Nasib WNI Terancam
Pola kedua adalah mencetak tenaga ahli konstruksi baik dari jenjang SMK maupun perguruan tinggi, terutama melalui SMK PK (Pusat Keunggulan) dengan mengedepankan vokasi (penguasaan keahlian terapan).
"Tantangan sekolah vokasi ada pada mismatch atau ketidakcocokan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, terlihat saat ini proporsi pengangguran terdidik masih menjadi yang terbesar, sehingga ini harus menjadi perhatian semua pihak," katanya.
Dua hari sebelumnya saat ia dan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yulianti bertemu para kepala sekolah se-Kaltim di SMKN 4 Balikpapan, yang dilanjutkan pertemuan dengan rektor dan direktur politeknik se-Kaltim di Politeknik Negeri Balikpapan, Hetifah juga mengatakan hal yang sama.
Pertemuan di SMKN 4 Balikpapan bertajuk Rapat Koordinasi Kebijakan Pendidikan dalam Pengembangan Kualitas SMK diadakan Balikpapan, karena kota ini merupakan penyangga IKN.
Dalam kesempatan itu Kiki menyatakan pada 2020 di Kaltim terdapat 20 SMK PK, bertambah menjadi 23 pada 2021, kemudian bertambah 14 sekolah pada 2022 sehingga menjadi 37 SMK PK.
Baca Juga:Taiwan dan China Diambang Perang, DPR Minta Pemerintah Siapkan Evakuasi 300 WNI
"Dari 37 SMK PK tersebut, tercatat ada 35 SMK yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka yang 33 SMK diantaranya sudah mendaftar di platform Merdeka Mengajar," ujar Kiki. (Antara)
