SuaraKaltim.id - Sebelum masa jabatannya berakhir, Gubernur Kaltim periode 2018-2023, Isran Noor dengan tegas menolak penghapusan tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Khususnya, di lingkup Pemprov Kaltim.
Meski tak lagi menjabat sebagai KT 1, Isran Noor kembali meyakinkan bahwa tenaga honorer dan PPPK tak ada yang dihapus.
"Honorer dan PPPK, yakin kalian tidak akan dihapus. Kalau ada yang berniat dan menghapus saudara-saudara, hati-hati, busung," ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (05/10/2023).
Ia mengatakan, di Indonesia ini lebih dari 4 juta tenaga honorer yang kemudian direkrut menjadi PPPK. Artinya, ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh mereka, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga.
Baca Juga:Akmal Malik Jadi Pj Gubernur Kaltim, Pengamat Politik: Paling Paham Soal Pemerintahan
"Saya sudah bersumpah, walau saya tidak punya kewenangan, tidak akan ada honorer yang dihapus. Oke, setuju?," lanjut Isran Noor yang disambut gemuruh tepuk tangan para tamu.
Isran Noor juga meminta kepada wali kota dan bupati se-Kaltim agar tak menghapus tenaga honorer. Apalagi, tenaga honorer juga biasanya mengemban tugas yang tak sedikit.
"Kepada wali kota dan bupati, secara pribadi, saya minta, tolong sayangi mereka (para tenaga honorer)," ujarnya lagi.
Soal pegawai non ASN yang dianggap lebih banyak nongkrong dibanding bekerja, Isran Noor juga angkat suara. Menurutnya, tak hanya honorer yang menyempatkan diri untuk nongkrong, ASN pun juga melakukan hal yang sama.
“Yang nongkrong itu, tidak bisa dihitung secara statistik. ASN juga banyak yang nongkrong. Gubernur, bupati dan wali kota juga suka nongkrong. Tidak ada alasan,” tandasnya.
Baca Juga:Akmal Malik Jadi Pj Gubernur Kaltim, Diperintahkan Buat Dukung Pembangunan IKN
