SuaraKaltim.id - Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Benua Etam untuk bersikap netral. Khususnya pada pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.
Ia menyebutkan, netralitas ASN diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara, Senin (30/10/2023) lalu.
Ia mengungkapkan, ada 7 pesan Presiden Jokowi yang disampaikan pada rakor yang diikuti Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Wali Kota di seluruh Indonesia.
“Pada tahun-tahun politik ini, pemda diminta untuk mendukung KPU, Bawaslu dan paling utama tidak memihak siapa pun, serta memastikan semua ASN dapat menjaga netralitas,” ungkapnya, melansir dari keterangan rilis di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Kamis (02/11/2023).
Baca Juga:Kerawanan Netralitas ASN di Banten Urutan 3 Nasional, Motifnya Mempertahankan Jabatan
Selain perihal netralitas ASN, para penjabat kepala daerah juga diminta Presiden Jokowi untuk menjaga inflasi dan mengendalikan stabilitas harga bahan pokok. Jika perlu, pemda bisa lakukan intervensi di lapangan.
Selanjutnya terkait persoalan La Nina yang melanda Indonesia. Pemda diminta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan.
Terkait investasi di daerah, persoalan stunting, kemiskinan ekstrem, hilirisasi produk, serta kerukunan umat beragama juga tak luput dari concern Presiden Jokowi yang dipesankan kepada para penjabat kepala daerah.
“Kita akan coba menindaklanjuti. Saya akan kumpulkan semua OPD secepatnya untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut,” lugasnya.
