SuaraKaltim.id - Sebanyak tujuh bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah resmi menyerahkan formulir pendaftaran ke DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk itu, tim penjaringan menekankan aspek popularitas serta elektabilitas agar bisa mendapat surat rekomendasi dari Partai Gerindra pusat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Tim Penjaringan Pilkada Gerindra Kaltim Helmi Abdullah belum lama ini. Ia juga merincikan siapa saja calon-calon tersebut.
"Yang sudah daftar ada tujuh bakal calon baik itu bacalon gubernur dan wakilnya. Untuk bacalon gubernur yakni Rudy Mas'ud, Isran Noor, dan Mahyudin. Kalau untuk wakilnya, Seno Aji, Hadi Mulyadi, Makmur HAPK, dan Bonifasius,” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Jumat (24/05/2024).
Setelah menutup penjaringan bakal calon, DPD Partai Gerindra Kaltim akan melakukan rapat pleno untuk membahas berkas-berkas pendaftaran bakal calon yang nantinya akan diserahkan ke DPP Partai Gerindra.
Baca Juga:Kaltim Perkuat Sinergi Hadapi Lonjakan PMKS Jelang IKN
"Sesuai arahan pusat, memang kader diprioritaskan. Tapi dilihat dulu, kan tolak ukurnya adalah survei, popularitas, elektabilitas hingga investasi sosial," jelas Helmi.
Helmi menjelaskan, meski prioritasnya kader dari Gerindra, tapi pihaknya juga tidak menutup mata dengan adanya pendaftaran bacalon lainnya.
Ini merupakan bentuk komitmen Partai Gerindra, untuk memberikan kesempatan bagi bakal calon lain yang memenuhi syarat kriteria Partai Gerindra.
"Makanya kami mengusung calon gubernur, karena masih belum siap. Sebenarnya kader kami ada yakni Andi Harun. Tapi dia kan lebih memilih untuk berkontestasi di Pilwali," imbuhnya.
Ia menambahkan, tentu butuh waktu untuk menentukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh Partai Gerindra.
Baca Juga:Serahkan Formulir ke Gerindra, Mahyudin Nyatakan Siap Maju di Pilgub Kaltim 2024
Banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan bagi partai tersebut untuk mengusung bakal calon di Pilgub pada November mendatang.
"Hari ini rapat pleno, dan dihadiri juga 10 kab/kota. Dan akhirnya nanti ada di keputusan DPP ya," tuturnya.
