SuaraKaltim.id - Pemerintah terus menggenjot pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan membuka pintu lebar bagi keterlibatan sektor swasta melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini menjadi bagian dari strategi pendanaan alternatif untuk memastikan berbagai proyek strategis di kawasan ibu kota baru dapat berjalan sesuai target.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa nilai investasi KPBU yang tengah diproses saat ini mencapai Rp 132 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti perumahan, jalan, serta terowongan utilitas atau Multi Utility Tunnel (MUT) yang akan menampung berbagai jaringan utilitas kota modern.
Baca Juga:Siapa Penyokong Ekonomi IKN? Intip 5 Daerah Paling Tajir di Kalimantan
Hal itu disampaikan Basuki dalam dialog dengan RRI di IKN, Penajam Paser Utara (PPU), Rabu, 7 Mei 2025 kemarin.
“Untuk KPBU, sekarang ada 132 triliun yang sedang kita proses. Itu untuk hunian, jalan, untuk MUT dan sarana strategis lainnya yang dikerjakan bersama badan usaha,” kata Basuki dikutip Senin, 12 Mei 2025.
Basuki menjelaskan bahwa skema KPBU bukan hanya soal pembiayaan, melainkan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha dalam membangun kota masa depan secara efisien dan transparan.
“Skema ini memberikan peluang bagi badan usaha untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa proyek-proyek fisik di IKN tetap berjalan meski pendanaan kini berasal dari berbagai sumber.
Baca Juga:IKN Butuh Talenta Lokal, PPU Gandeng UGM Siapkan SDM Masa Depan
Bahkan, dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui alokasi APBN untuk proyek-proyek inti seperti di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi penopang utama tahap awal pembangunan.
"Pembangunan fisik itu tetap berjalan terus, bahkan sebentar lagi semakin ramai. Karena sekitar tanggal 21 Mei itu sudah ada penandatanganan kontrak untuk proyek-proyek yang sudah dilelang," katanya.
Adapun sejumlah proyek yang diprioritaskan di antaranya Istana Wakil Presiden, jalan tol, Masjid Negara, hingga kantor Kementerian PUPR.
"Demikian juga untuk kantor Kementerian PUPR, itu akan segera diselesaikan," tambah Basuki.
Ia menambahkan bahwa sejak awal pembangunan, Otorita IKN telah aktif melakukan market sounding guna menarik minat investor.
Lewat skema KPBU, pihaknya optimistis bahwa proses pembangunan akan berlangsung lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
IKN Butuh Ketahanan Pangan, Modernisasi Pertanian Digenjot di Penajam
Modernisasi sektor pertanian digencarkan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai strategi utama mewujudkan swasembada pangan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan keyakinannya bahwa wilayah ini mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Amran saat melakukan peninjauan di kawasan Pertanian di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Jumat, 9 Mei 2025.
"Kalimantan Timur, khususnya Penajam Paser Utara memiliki potensi untuk swasembada pangan," ujar Amran, disadur dari ANTARA, Senin, 12 Mei 2025.
Menurut Amran, selain luas lahan yang memadai, upaya untuk mencapai kemandirian pangan perlu didukung dengan penggunaan alat-alat pertanian modern serta kesiapan para petani dalam mengadopsi teknologi baru.
Ia optimistis, dalam enam bulan ke depan Penajam Paser Utara dapat mewujudkan target tersebut.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sebesar Rp 149 miliar untuk mendorong optimalisasi lahan dan peningkatan produksi padi di daerah ini.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa daerahnya memiliki sekitar 5.898 hektare lahan pertanian dengan produksi gabah mencapai 4.429 ton.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya maksimal untuk wilayah yang sebagian menjadi daerah Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.
"Salah satunya pembangunan infrastruktur pengairan seperti Bendung Gerak Telake, yang sempat masuk proyek strategis nasional (PSN), tapi dibatalkan," ungkapnya.
Ia menambahkan, penggunaan bibit unggul juga menjadi bagian penting dari strategi peningkatan hasil produksi.
"Bibit unggul juga sangat dibutuhkan sebagai bagian dari strategi tingkatkan hasil pertanian,” jelas Mudyat Noor lagi.
Upaya modernisasi ini disebut sebagai langkah awal untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama roda ekonomi lokal di kabupaten yang dikenal dengan nama Benuo Taka itu.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud turut menyatakan bahwa potensi pangan di provinsinya cukup besar, dengan lahan yang bisa dimanfaatkan mencapai 46.660 hektare.
Ia menyebut target lumbung pangan 100 ribu hektare masih sangat realistis.
"Perluasan tanam dan peningkatan indeks pertanaman padi untuk swasembada pangan sebagai pilar ketahanan pangan nasional," tutur Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
