DPRD Balikpapan, menurutnya, memiliki tanggung jawab dalam pengawasan distribusi kebutuhan pokok, termasuk BBM. Mereka ingin memastikan tidak ada pihak yang terdampak secara tidak adil akibat gangguan pasokan.
“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik konsumen maupun pelaku usaha, akibat distribusi yang tersendat,” ujarnya.
Di lapangan, antrean kendaraan di SPBU kian memanjang. Pantauan di SPBU MT Haryono menunjukkan antrean kendaraan roda empat mengular hingga sekitar satu kilometer. Pihak kepolisian pun dikerahkan untuk membantu mengurai kemacetan.
Tertulis di papan informasi SPBU bahwa Pertamax dan Pertamax Turbo sedang dalam proses pengiriman, memperkuat dugaan adanya gangguan distribusi.
Baca Juga:Putusnya Jalur Vital SamarindaBalikpapan, Warga Minta Solusi Cepat
Miswanto, seorang sopir angkot, mengaku telah mengantre selama lebih dari 30 menit untuk mendapatkan BBM.
“Ya kalau antre begini kami rugi waktu,” keluhnya.
Meski biasanya menggunakan Pertalite, ia tetap terdampak karena antrean kendaraan untuk jenis BBM lain juga meningkat tajam. Waktu operasionalnya untuk mencari penumpang pun terpangkas.
"Kondisi antre seperti ini sudah berlangsung selama dua hari sejak hari Minggu, kalau sudah begini kami juga ikut terkena imbas," tuturnya.
Komisi II DPRD juga berencana mengumpulkan data dari SPBU sebagai pembanding terhadap informasi resmi dari distributor.
Baca Juga:Isi BBM, Motor Brebet, Layanan Gratis Tak Bisa Dinikmati Karena Salah Merek
Mereka berharap Pertamina Patra Niaga hadir dalam rapat nanti dengan membawa data faktual terkait pola distribusi, volume pasokan, dan skema pengiriman BBM ke Balikpapan dalam kurun waktu terakhir.
