- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud masih menjadi perbincangan terkait mobil dinas, terbaru soal rumah jabatan.
- Di sisi lain, Gubernur Kaltim ini menuai sorotan lantaran sejumlah keluarganya menduduki jabatan strategis.
- Keluarga Rudy Mas'ud memiliki latar belakang sebagai pelaku usaha sebelum kemudian aktif di dunia politik.
Di lingkup birokrasi daerah, Syarifah Asmawati, yang memiliki hubungan keluarga dari pihak istri, menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
Di luar pemerintahan, keterlibatan keluarga juga terlihat di sektor organisasi dan dunia usaha.
Putri Ananda Nur Ramadhani, yang merupakan bagian dari keluarga Mas'ud, menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim periode 2025–2030.
Sebagian posisi tersebut diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, seperti jabatan kepala daerah dan anggota legislatif, sementara lainnya melalui proses penunjukan atau mekanisme internal organisasi.
Keterlibatan sejumlah anggota keluarga ini juga tidak terlepas dari latar belakang politik dan bisnis yang dimiliki keluarga Mas'ud.
Sejumlah anggotanya diketahui aktif di Partai Golkar, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Rudy Mas'ud sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim.
Dalam beberapa pemilihan umum terakhir, nama-nama dari keluarga ini berhasil menempati berbagai posisi strategis, mulai dari kepala daerah, legislatif daerah, hingga tingkat nasional.
Selain itu, sebelum terjun ke dunia politik, keluarga Mas'ud juga dikenal memiliki latar belakang di sektor usaha, khususnya di bidang energi dan pelayaran.
Dengan posisi Rudy Mas'ud sebagai Gubernur Kaltim sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim, serta keterlibatannya di tingkat nasional sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), pengaruh politik keluarga ini terlihat menjangkau berbagai level, baik daerah maupun nasional.
Fenomena keterlibatan keluarga dalam jabatan publik sendiri bukan hal baru dalam dinamika politik daerah.
Hal ini kerap menjadi perhatian dalam diskursus tata kelola pemerintahan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan.
Meski demikian, penilaian terhadap fenomena tersebut tetap bergantung pada mekanisme yang ditempuh serta kinerja masing-masing individu dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.
Kontributor: Giovanni Gilbert
