- Senator DPD RI asal Kaltim Yulianus Henock Sumual membahas antrean BBM dan puluhan desa belum berlistrik pada 15 Oktober 2026.
- Pertemuan di Kaltim melibatkan PT Pertamina, PLN, dan Dinas ESDM untuk mengevaluasi pemerataan serta pasokan energi masyarakat.
- PLN merencanakan seluruh dari 36 desa yang belum teraliri listrik di Kaltim akan memperoleh akses pada tahun 2027.
Pelibatan mereka dimaksudkan agar berbagai unsur masyarakat dapat mendengar langsung penjelasan dari Pertamina dan PLN mengenai kebijakan, program, serta rencana pemenuhan kebutuhan energi di Kaltim.
Melalui forum itu, masyarakat diharapkan memiliki ruang untuk memahami persoalan distribusi energi sekaligus mengetahui langkah yang disiapkan penyedia layanan untuk mengatasi berbagai kendala.
Yulianus mengatakan, pembahasan dalam reses akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya.
Salah satunya melalui kunjungan kerja langsung ke Pertamina dan PLN guna melihat pelaksanaan program yang telah berjalan serta rencana pengembangan layanan ke depan.
"Bila perlu nanti saya akan melihat dari dekat melalui kunjungan kerja ke PLN maupun Pertamina, melihat langsung bagaimana program-program yang sudah berjalan dan ke depan supaya bisa lebih maksimal lagi untuk pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya.
Menurut Yulianus, koordinasi antara penyedia energi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat.
Dengan begitu, persoalan antrean BBM, keterbatasan akses listrik, maupun gangguan pasokan dapat ditangani melalui langkah yang terencana.
Melalui fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan, DPD RI Kaltim diharapkan dapat mengawal tindak lanjut dari berbagai rencana yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Pemerataan akses energi menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat di seluruh wilayah Kaltim dapat merasakan manfaat pembangunan sektor energi.
