SuaraKaltim.id - Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dipersilakan bekerja dari rumah.
Kebijakan tersebut diterapkan lantaran penularan Virus Corona atau Covid-19 terus meningkat di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
"Pemerintah kabupaten kembali berlakukan kerja dari rumah bagi seluruh pegawai," ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad Usman seperti dilansir Antara, Kamis (27/8/2020).
"Menyikapi bertambahnya pasien Covid-19 telah dibuat surat edaran bagi ASN atau PNS (pegawai negeri sipil), termasuk THL (tenaga harian lepas) kembali bekerja dari rumah," tambahnya.
Kebijakan seluruh pegawai bekerja dari rumah tersebut diberlakukan kembali dengan pertimbangan melihat jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terus bertambah.
Selain itu, menurut Ahmad Usman, ada juga pegawai atau ASN dari sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara terpapar Virus Corona.
Sampai hari ini, tercatat jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 30 orang. Dari total tersebut, empat di antaranya berstatus PNS.
Mekanisme bekerja dari rumah bagi pegawai yang diusulkan, jelas Ahmad Usman, yakni sistem bergantian atau bergilir sesuai kebutuhan di masing-masing SKPD.
"Tapi sebelum kebijakan bekerja dari rumah kembali ditetapkan, surat edaran akan disampaikan kepada kepala daerah untuk dievaluasi dan disetujui," ucapnya.
Baca Juga: Penajam Paser Utara, Ibu Kota Baru Banjir 1,9 Meter, Jembatan Roboh
"Jika kepala daerah setuju dengan usulan surat edaran itu, maka kebijakan bekerja dari rumah segara diberlakukan kembali," katanya.
Kebijakan bekerja dari rumah bagi pegawai tersebut kembali diberlakukan sampai kondisi di Kabupaten Penajam Paser Utara mendekati normal atau bebas dari Virus Corona.
Pemkab Penajam Paser Utara kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah sebagai kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Covid-19 di lingkungan pemerintahan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Tak Bisa Diganti Uang Pribadi Gubernur, Kursi Pijat Rudy Mas'ud Bakal Dipindah
-
Pelajar SMK Samarinda Meninggal karena Sepatu Kekecilan, Ibu Ungkap Kronologi
-
Mensos Respons Kasus Siswa SMK Samarinda Meninggal usai Keluhkan Sepatu Sempit
-
Pemprov Kaltim Klarifikasi Perihal Heboh Anggaran Laundry Gubernur Senilai Rp450 Juta
-
Siswa Meninggal Gegara Sepatu Kekecilan, DPRD Samarinda Singgung Pendataan Lemah