SuaraKaltim.id - Pilkada Kutai kartanegara (Kukar) berpotensi hanya memunculkan calon tunggal, yakni pasangan petahana Edi damansyah - Rendi Solihin.
Pasangan ini diusung sembilan partai besar pemilik kursi DPRD Kukar, dan telah mendaftar ke KPU setempat pada Jumat, 4 September 2020.
Nyaris tanpa lawan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap bergerak mengampanyekan kotak kosong.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kukar, Bakri menyatakan sikap PSI bukan tanpa alasan. Dia menyayangkan seluruh kursi DPRD Kukar merapat ke Edi - Rendi, padahal demokrasi itu adalah kesempatan bagi rakyat untuk memilih calon pemimpinnya.
“Jika hanya ada satu kandidat, seolah kita dipaksa untuk memilih pasangan calon tersebut. Ini tidak baik untuk demokrasi,” kata Bakri, Minggu (6/9/2020).
Bakri menjelaskan, istilah pesta demokrasi yang didengungkan di setiap momen pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada, Bakri menyebut kini menjadi sangat hambar. Tak ada pesta, yang ada hanya kampanye satu arah, tanpa pembanding. “Calon tunggal membunuh demokrasi,” sebutnya.
Menurut Bakri, partai politik yang punya kesempatan mencalonkan kepala daerah seperti terkesan gagal membangun kaderisasi. Padahal partai politik adalah harapan masyarakat untuk melahirkan calon-calon pemimpin terbaik, baik di daerah maupun di tingkat nasional.
“Sebagai partai politik senior, saya kira tidak seharusnya mereka mengekor pada satu pasangan calon. Semoga mereka masih bisa berfikir ulang demi kebaikan demokrasi di Kutai Kartanegara,” katanya.
DPD PSI Kutai Kartanegara, kata Bakri, menyayangkan sikap pasangan Edi-Rendi yang memilih merangkul semua partai politik. Seharusnya, sebagai petahana, Edi Damansyah memberikan ruang bagi calon lain untuk ikut kontestasi.
Baca Juga: Akhirnya! PSI Dukung Keponakan Prabowo di Pilkada Tangsel
Semakin banyak calon, paparnya, semakin banyak pilihan untuk masyarakat. Itulah esensi bagi demokrasi yang memberikan ruang pilihan lebih banyak.
“Jika beliau merasa program yang dijalankan selama kepemimpinannya kemarin baik dan tepat sasaran, kemudian di masa kampanye Pilkada menawarkan penyempurnaan program itu, saya yakin pasti bakal menang dengan mudah,” katanya.
Di sisi lain, pilkada dengan calon tunggal membuat tak ada lagi perang visi dan misi. Padahal membandingkan rencana pembangunan setiap pasangan calon lewat program yang ditawarkan akan sangat baik dalam pendidikan politik.
Calon tunggal, sebutnya, sekedar penyampaian visi dan misi tanpa debat kandidat yang mencerdaskan. Masyarakat dihadapkan pada pilihan memilih atau tidak.
“Melawan kotak kosong, tidak ada perang program yang bisa membuat masyarakat mengenal lebih jauh calonnya,” tambah Bakri.
Apalagi dengan salah satu calon yang merupakan petahana, sebut Bakri, kandidat pesaing bisa menjadi tolak ukur apakah program yang sudah dijalankan dan direncanakan nanti itu tepat sasaran atau tidak.
Berita Terkait
-
Akhirnya! PSI Dukung Keponakan Prabowo di Pilkada Tangsel
-
PSI Duga Ada Korupsi Pengadaan Robot Damkar DKI, KPK Diminta Turun Tangan
-
Kasus Covid-19 Naik Drastis, Uki Eks PSI: New Normal Harus Direvisi!
-
PSI Arahkan Dukungan ke Halim-Joko di Pilkada Bantul, Ini Alasannya
-
PSI Jagokan Giring Jadi Capres, Ernest Prakasa: Gimmick yang Kebablasan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Dana Ilegal Tidak Mengalir ke Perbankan, Kejati Sebut Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Dikembalikan
-
Pertamax Naik, Dapat Pertalite di Kota Minyak Semakin Sulit
-
Salahgunakan Pemberian KUR, Delapan Ibu-ibu di Samarinda Diamankan Kejaksaan
-
Kini Hindari Wawancara, Gaya Komunikasi Gubernur Rudy Mas'ud Jadi Sorotan
-
Diskominfo Kaltim Soroti Media Lokal Abaikan Kode Etik Demi Viralitas