Fadli Zon Sebut Pembubaran FPI adalah Praktik Otoritarianisme

SuaraKaltim.id - Pembubaran dan pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan pemerintah membuat Politisi Gerindra Fadli Zon geram.

Dia langsung merespons pembubaran organisasi yang dibentuk Rizieq Shihab tersebut dalam cuitannya di Twitter pada Rabu (30/12/2020).

Dia mengemukakan, sangat menyesalkan sikap pemerintah yang dianggap telah mencederai semangat demokrasi. Pun, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini juga menuding pemerintah telah menyelewengkan konstitusi dengan bersikap semena-mena dalam membubarkan FPI tanpa proses pengadilan.

"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi," tulisnya.

Baca Juga: 30 Desember, FPI Dibubarkan saat Habib Rizieq Dipenjara

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020), Menkopolhukam Mahfud MD menyebut beberapa alasan pemerintah membubarkan ormas Islam tersebut.

Salah satu alasannya lantaran organisasi yang berdiri pada 17 Agustus 1998 tersebut, saat ini sudah tidak memiliki kedudukan hukum.

Hal tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, bahwa FPI tidak lagi melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara per Juni 2019.

Baca Juga: FPI Dibubarkan, Fadli Zon Bereaksi Keras

Di samping itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyebut kalau FPI kerap melakukan pelanggaran selama berdiri sebagai organisasi massa.

"Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ungkapnya.

Keputusan tersebut disampaikan Mahfud usai melakukan rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkominfo Johnny G Plate, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.