SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk bergerak cepat merespon bencana banjir yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satunya dengan mengirim perahu karet.
Namun, instruksi Jokowi ini mendapat kritik dari aktivis Dandhy Dwi Laksono. Pasalnya, Dandhy menilai Presiden memiliki kewenangan yang luar biasa.
Bukan cuma bisa memerintahkan pengiriman perahu karet. Presiden bahkan bisa mencegah banjir tidak terjadi di Banjarmasin di waktu mendatang.
Caranya, dengan mengevaluasi izin eksploitasi alam yang merusak lingkungan dan menyebabkan banjir.
Kritik dari Dandhy bermula saat Presiden Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan dari Gubernur Kalimantan Selatan mengenai banjir dan telah memerintahkan sejumlah aparat untuk bertindak.
Salah satu upaya yang disebutkan Jokowi adalah pengiriman barang-barang penting. Termasuk di dalamnya perahu karet yang menurut dia sangat dibutuhkan pada situasi seperti sekarang.
"Saya telah mendapatkan laporan dari Gubernur Kalimatan Selatan mengenai banjir di Kalimantan Selatan. Dan saya pun telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan di sana," tulis Jokowi lewat jejaring Twitter resminya, Jumat (15/1/2021).
Cuitan Jokowi itu mendapat komentar tajam dari Dandhy Laksono yang menyinggung soal permasalahan lingkungan.
Kata dia, presiden bertugas untuk memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan, khususnya di Kalimantan. Hal itu harus dilakukan agar banjir maupun asap tidak terulang di kemudian hari.
Baca Juga: Hari Keempat Banjir Banjarmasin, Tinggi Air Tak Kunjung Surut
"Kalau soal perahu karet, tanpa perintah presiden pun, tim lapangan paham," tukas Dandhy Laksono.
"Porsi presiden itu memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan semua sektor ekstraktif di Kalimantan, agar banjir dan asap tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Dandhy Laksono lantas mengeluarkan kalimat menohok yang menyebut harapan sebagaimana dia sampaikan tidak mungkin akan ditindaklanjuti Jokowi.
"Meski semua tahu, mustahil mengharapkan ini dari anda," tandas Dandhy Laksono.
Jokowi Jokowi Telpon Gubernur Sahbirin Noor
Presiden Joko Widodo telah mendapatkan laporan mengenai banjir yang melanda di Kalimantan Selatan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
Terkini
-
Wali Kota Andi Harun Buka Suara soal Korupsi Varia Niaga Rp30,97 Miliar
-
Tersangka Korupsi Batu Bara Rp30,9 Miliar, Dirut Varia Niaga Samarinda Tidak Ditahan
-
Perkara Korupsi Berusia Hampir 2 Dekade, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Daluwarsa
-
Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga Samarinda, Negara Rugi Rp30,9 Miliar
-
Eksepsi Budiono Tanbun Ditolak, Pakar Unmul Justru Soroti Daluwarsa Kasus Tambang JMB