SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk bergerak cepat merespon bencana banjir yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satunya dengan mengirim perahu karet.
Namun, instruksi Jokowi ini mendapat kritik dari aktivis Dandhy Dwi Laksono. Pasalnya, Dandhy menilai Presiden memiliki kewenangan yang luar biasa.
Bukan cuma bisa memerintahkan pengiriman perahu karet. Presiden bahkan bisa mencegah banjir tidak terjadi di Banjarmasin di waktu mendatang.
Caranya, dengan mengevaluasi izin eksploitasi alam yang merusak lingkungan dan menyebabkan banjir.
Kritik dari Dandhy bermula saat Presiden Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan dari Gubernur Kalimantan Selatan mengenai banjir dan telah memerintahkan sejumlah aparat untuk bertindak.
Salah satu upaya yang disebutkan Jokowi adalah pengiriman barang-barang penting. Termasuk di dalamnya perahu karet yang menurut dia sangat dibutuhkan pada situasi seperti sekarang.
"Saya telah mendapatkan laporan dari Gubernur Kalimatan Selatan mengenai banjir di Kalimantan Selatan. Dan saya pun telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan di sana," tulis Jokowi lewat jejaring Twitter resminya, Jumat (15/1/2021).
Cuitan Jokowi itu mendapat komentar tajam dari Dandhy Laksono yang menyinggung soal permasalahan lingkungan.
Kata dia, presiden bertugas untuk memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan, khususnya di Kalimantan. Hal itu harus dilakukan agar banjir maupun asap tidak terulang di kemudian hari.
Baca Juga: Hari Keempat Banjir Banjarmasin, Tinggi Air Tak Kunjung Surut
"Kalau soal perahu karet, tanpa perintah presiden pun, tim lapangan paham," tukas Dandhy Laksono.
"Porsi presiden itu memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan semua sektor ekstraktif di Kalimantan, agar banjir dan asap tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Dandhy Laksono lantas mengeluarkan kalimat menohok yang menyebut harapan sebagaimana dia sampaikan tidak mungkin akan ditindaklanjuti Jokowi.
"Meski semua tahu, mustahil mengharapkan ini dari anda," tandas Dandhy Laksono.
Jokowi Jokowi Telpon Gubernur Sahbirin Noor
Presiden Joko Widodo telah mendapatkan laporan mengenai banjir yang melanda di Kalimantan Selatan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
BRI Buka Penawaran ORI030, Investasi ORI Aman dengan Kupon Bulanan
-
BRI Peduli Percepat UMKM Perempuan Bogor Tembus Pasar Lewat Olahan Buah Pala
-
Suara.com Audiensi dengan KPID Kaltim, Bahas Masa Depan Industri Media
-
BRI Tekan Cost of Fund ke 2,33 Persen, Profitabilitas Makin Kokoh Berkat Penguatan CASA
-
Kantor Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara Digeledah Terkait Korupsi Insentif Guru