SuaraKaltim.id - Kehebohan terjadi di dunia maya, lantaran fenomena munculnya kampung miliarde baru di Desa Sumurgenung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Pasalnya yang jadi miliarder bukan hanya satu warga saja, tetapi puluhan hingga seratusan lebih warganya.
Julukan kampung miliarder ini pun nampaknya juga tak terlalu berlebihan. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat 17 mobil baru yang berdatangan berkelompok diantar menggunakan towing dari Kota Surabaya ke kampung miliarder tersebut.
Kedatangan towing pegangkut mobil warga tersebut bahkan mendapat pengawalan dari patroli pengawalan. Dalam video yang diunggah di grup media sosial (medsos) Facebook Jaringan Informasi Tuban (Jitu), nampak sejumlah towing menelusuri jalan lingkungan kampung untuk dihantarkan ke pemiliknya.
Perangkat Desa Sumurgenung, Sholikin pun membenarkan fenomena tersebut. Dia mengemukakan, ada 17 mobil yang baru dibeli oleh sekelompok warga desa setempat.
Pembelian serentak tersebut dilakukan, setelah pembayaran lahan untuk proyek kilang Tuban pertamina atau New Grass Root Refinery (NGRR) wilayah Kecamatan Jenu selesai.
"Hari ini ada 17 unit mobil merk Toyota yang dibeli warga setelah selesai pembayaran ganti rugi atau pembebasan lahan untuk proyek kilang pertamina," jelasnya lewat telponnya seperti dilansir Timesindonesia.co.id-jaringan Suara.com.
Sholikin mengemukakan, ada sekitar 176 mobil baru yang tercatat telah dibeli warganya. Belum lagi jumlah mobil bekas atau second yang dibeli.
Tak hanya itu, tiap satu kepala keluarga bahkan ada yang membeli kendaraan roda empat tersebut berjumlah dua hingga tiga sekaligus.
Kades Sumurgenung Gianto pun mengatakan, berbagai merek jenis kendaran roda empat telah dibeli warga desanya. Bahkan, kloter terakhir kelompok warga yang sebelumnya pro-kontra dengan pembebasan lahan kilang, akhirnya sampai tahap konsinyasi pengadilan negeri.
Baca Juga: Terima Uang Ganti Rugi Lahan, Warga Tuban Mendadak Jadi Crazy Rich
"Mereka yang videonya viral berkelompok mulai penolakan hingga pengambilan uang konsinyasi. Mereka warga kami dan pendukung saya di pilkades," katanya.
Dia mengemukakan, sekitar 280 warga pemilik lahan terdampak pembangunan kilang telah setuju lahannya dijual demi pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
"Semuanya Warga Sumurgenung telah setujui lahannya dijual ke pihak Pertamina,' katanya.
Harga ganti rugi lahan milik warga yang diberikan kepada warga berada di kisaran Rp 680 ribu per meter persegi. Ketentuan harga tersebut pun diputuskan kantor jasa penilai publik atau KJP setelah penghitungan harga lewat tim appraisal.
Rata-rata warga Desa Sumurgeneng mendapat ganti rugi lahan mulai Rp 35 juta, Rp 8 miliar dan paling banyak Rp 28 miliar.
"90 persen warga yang telah dapat kompensasi digunakan beli mobil, 75 persen membeli tanah, 50 persen untuk renovasi rumah," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Livin' Fest 2025 di Balikpapan: Bank Mandiri Perkuat Ekosistem UMKM dan Industri Kreatif Kalimantan
-
Kaltim Pecahkan Rekor: 12.700 Guru Ikut PPG di Tengah Reformasi Pendidikan Nasional
-
5 Link DANA Kaget Sore Ini, Kejutan Cuan Senilai Rp479 Ribu
-
5 Top Mobil Bekas Favorit Keluarga 100 Jutaan, Nyaman dengan Fitur Hiburan
-
Aspirasi Daerah Jadi Penentu Arah RUU Sisdiknas 2025