SuaraKaltim.id - Dinas Keshatan Kota (DKK) Balikpapan menerima anggaran Rp 25 miliar untuk penanganan Covid-19.
Kepala DKK Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, pada tahun 2020 lalu penanganan covid-19 masih mendapat bantuan refocusing dari biaya tak terduga (BTT) dari APBD, maka untuk tahun ini penanganan covid mulai dimasukan ke APBD yang kemudian disalurkan melalui Dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Di 2021 ini DKK mendapat Rp 25 miliar untuk setahun khusus untuk penanganan covid-19 di Balikpapan,” kata Andi Sri Juliarty, dilansir dari Inibalikpapan.com, jaringan Suara.com
Rp 25 miliar tersebut akan digunakan untuk promosi, pengadaan masker, pembelian obat, pembelian APD untuk seluruh petugas kesehatan selama setahun.
“Kemudian untuk honor petugas, termasuk operasional dan konsumsi bagi mereka yang isolasi mandiri di Embarkasi,” jelas Andi Sri Juliarty.
Pada 2020 lalu, dari beberapa kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur, hanya petugas kesehatan di Kota Balikpapan saja yang mendapat bantuan insentif dari Kementerian Kesehatan yang nilainya sekitar Rp 12 miliar.
“Allhamdulilah Balikpapan dapat dana insentif bagi nakes, tapi jumlah tersebut dibagi kesemua nakes yang berhubungan dengan penanganan covid-19,” pungkasnya.
Prokes Harus Jadi Budaya
Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan mengungkapkan, upaya untuk mencegah penularan covid-19 hanya melalui penerapan protocol kesehatan (prokes) 5M maupun vaksinasi.
Baca Juga: Cegah Virus Corona, CDC Buat Panduan Baru untuk Tempat Penitipan Anak
Sementara menjadikan prokes sebagai budaya di masyarakat sangat sulit. Karena masih banyak masyarakat yang justru abai dalam penerapan prokes. Sehingga ini yang menjadi pekerjaan berat bagi Satgas untuk terus sosialisasi.
“Jadi itu, kita ada pengalaman pernah turun banget terus akhirnya naik lagi ya, jadi memang menjadikan protocol kesehatan menjadi budaya yang harus benar-benar,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty pada Minggu (14/03/2021).
Karena kata dia, ketika masyarakat abai dalam prokes maka angka kasus positif akan kembali naik. Sehingga prokes, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan dan batasi mobilisasi sangat penting.
“Karena kapan kita longgar terasa sekali. Naik lagi itu terasa banget. Bagaimana kita membuat protocol 5M ini menjadi budaya hidup kita,” tandasnya.
Menurutnya, harusnya prokes menjadi kebiasaan masyarakat seperti telepon seluler yang selalu dibawa kemana-mana khususnya dalam aktivitas. “Kalau keluar gak pakai masker (seperti) sudah ada yang ketinggalan,” ujarnya.
Dia juga menilai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro juga cukup efektif mencegah penularan dan menurunkan kasus positif. “Kebijakan mikro untuk saat ini sudah tepat (turunkan angka),” ujarnya.
Berita Terkait
-
Cegah Virus Corona, CDC Buat Panduan Baru untuk Tempat Penitipan Anak
-
Menkes Budi Ungkap Alasan Indonesia Gagal Target 1 Juta Vaksinasi Per Hari
-
Update Covid-19 Global: WHO Cemas dengan Lonjakan Kasus di Brasil
-
Sri Mulyani Ingatkan Risiko Asset Bubbels 3 hingga 5 Tahun ke Depan
-
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan di Lampung Sudah 100 Persen
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Belanja Pegawai Ditekan, Kutim Upayakan TPP ASN Tidak Terpangkas
-
Jaga Identitas di IKN, DPRD PPU Siapkan Payung Hukum untuk Adat Paser
-
Dugaan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Kaltim: MT Ditahan 100 Hari Tanpa Bukti Baru
-
Kutim Terjebak Warisan Lubang Tambang? Bupati ke KPC: Harusnya Jadi Sumber Penghidupan
-
Dekat IKN, 9.800 Keluarga di PPU Belum Punya Rumah