SuaraKaltim.id - Kontroversi pernyataan Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw yang menyatakan perlunya rumah sakit khusus pejabat, direspons partainya dengan teguran kepada yang bersangkutan.
Dalam sikapnya, DPP PAN menyatakan permohonan maaf atas ulah yang disampaikan kadernya tersebut saat menyampaikan pernyataan di sebuah acara webinar.
"PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi seperti dilansir Suara.com pada Kamis (8/7/2021).
Bahkan, kepastian teguran terhadap Rosaline juga disampaikan oleh Viva Yoga.
"DPP PAN telah memberikan teguran kepada dokter Rosaline atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit khusus pejabat. Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional," katanya.
Dia mengemukakan, atas tindakan kadernya itu, dia menyampaikan permohonan maaf karena dianggap tidak berempati kepada rakyat.
Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Irvan Herman mengatakan, pernyataan Rosaline merupakan pendapat pribadi dan bukan sikap partai.
Dia mengemukakan, partainya tidak pernah membahas atau bahkan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat.
"Kami juga kaget tiba tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan Rumah Sakit khusus pejabat,"
Baca Juga: Bikin Malu! Minta RS Covid Khusus Pejabat, Rosaline Irene Disemprot Partai Sendiri
Diakuinya, Rosaline menyampaikan pandangan pribadinya itu karena sedang dirundung kesedihan karena rekannya, John Mirin yang juga anggota Fraksi PAN di DPR meninggal karena terlambat ditangani di rumah sakit.
Pernyataan Rosaline sebelumnya mendapat sorotan tajam dari publik luas karena meminta rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat. Alasannya lantaran banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif Covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Menurutnya, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.
"Karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ujarnya.
Rosaline juga mengatakan, banyak pejabat negara yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan saat jumlah pasien positif Covid-19 melonjak naik.
Dia mengatakannya berdasarkan pada pengalaman kawannya di anggota Komisi II DPR RI yang baru-baru ini meninggal dunia karena Covid-19.
"Sekarang saja, saya sambil webinar ini sambil mengatur beberapa teman DPR agar dapat ruangan di rumah sakit. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk."
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Setelah 10 Tahun Rehabilitasi, Dua Orang Utan Kalimantan Menetap di Suaka IKN
-
Tak Bertentangan dengan GratisPol, Beasiswa Kutim Tuntas Punya Dasar Hukum Kuat
-
IKN Butuh Penyangga Sehat, PPU Targetkan 28 Persen Sampah Berkurang 2025
-
Karantina Sertifikasi Ratusan Udang dan Lobster Tujuan Jakarta
-
TKD Terpangkas Rp 650 Triliun, Ekonom Unmul Ingatkan Kaltim Harus Lebih Mandiri