SuaraKaltim.id - Penyekatan yang dilakukan sejak Kota Balikpapan menerapkan pemberlakukan penyekatan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat diprotes wakil rakyat setempat. Adalah Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari yang mengungkapkan, jika selama empat hari penyekatan tidak berjalan efektif.
Dia menegaskan, sejak awal pemberlakuan penyekatan di sejumlah ruas Kota Balikpapan tidak sepakat dengan kebijakan itu. Selain dianggap pemborosan anggaran, kebijakan tersebut juga mendapat keluhan dari masyarakat.
“Penyekatan jalan banyak keluhan masyarakat, saya sejak awal tidak sepakat. Saya sempat protes. Tidak efektif, itu juga pemborosan anggaran,” ujarnya seperti dilansir Inibalikpapan.com-jaringan Suara.com pada Kamis (15/07/2021).
Bahkan dia mengemukakan ketidakefektifan penyekatan jalan, karena masyarakat banyak mencari jalan alternatif lain untuk menghindari titik penyekatan.
“Pertama orang disana standbye (jaga) juga anggaran. Kedua masyarakat akan keliling cari jalan alternatif tentunya itu tidak ada korelasinya dengan penyebaran covid-19."
Politikus PKS ini bahkan meminta kebijakan penyekatan jalan dihapus. Tak hanya itu, dia menyarankan, agar masyarakat dibiarkan tetap beraktivitas seperti biasa dengan pengawasan protokol kesehatan (prokes).
“Kalau tidak efektif ditiadakanlah penyekat-penyekat jalanan. Karena kasiahn gojek yang antar-antar makanan. Dibiarkan saja masyarakat beraktifitas, prokesnya tetap dijaga, diingatkan. Kalua menurut saya nggak efektif itu.”
Untuk diketahui, Pemkot Balikpapan memutuskan untuk menutup 11 ruas jalan yang ada di Kota Balikpapan saat penerapan PPKM Darurat yang dimulai pada Selasa (13/7/2021).
Dalam aturannya, ada 17 titik lokasi di Kota Balikpapan yang ditutup mulai pukul 17.00 Wita hingga Pukul 22.00 Wita, sebagai salah satu langkah menekan laju penularan Covid-19 yang semakin banyak di Kota Minyak tersebut. Adapun ruas jalan yang ditutup tersebut meliputi:
Baca Juga: Sudah Penuh, Pemkot Balikpapan Perluas Pemakaman Covid-19 TPU Terpadu Karang Joang
- Jalan Jenderal Sudirman
- Jalan Jenderal Ahmad Yani
- Jalan Mayjen Sutoyo
- Jalan MT Haryono
- Jalan Asnawi Arbain
- Jalan Tjutjup Suparna
- Jalan Imat Saili
- Jalan Indrakila
- Jalan Ruhui Rahyu
- Jalan Manuntung
- Jalan Sinar Mas Land Grand City
Meski begitu ada pengecualian bagi warga yang akan melintas di wilayah tersebut. Berikut beberapa pengecualiannya:
- Kendaraan Emergensi
- TNI/Polri
- Petugas BPBD/DLH/PU/DIshub/Satpol PP
- Petugas kesehatan
- PMI
- Jasa antar-jemput makanan daring (online)
- Pelayanan pengaduan PLN/PDAM
- Telkom dan operasional telekomunikasi lainnya
- Jurnalis dan Advokat dengan ID Card
- Angkutan uang kartal
- Karyawan yang bekerja shift malam hari dengan surat tugas
- Keperluan berobat
- Mengurus keluarga meninggal/sakit keras
- Distribusi bahan pokok dan penyaluran BBM/gas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Setelah 10 Tahun Rehabilitasi, Dua Orang Utan Kalimantan Menetap di Suaka IKN
-
Tak Bertentangan dengan GratisPol, Beasiswa Kutim Tuntas Punya Dasar Hukum Kuat
-
IKN Butuh Penyangga Sehat, PPU Targetkan 28 Persen Sampah Berkurang 2025
-
Karantina Sertifikasi Ratusan Udang dan Lobster Tujuan Jakarta
-
TKD Terpangkas Rp 650 Triliun, Ekonom Unmul Ingatkan Kaltim Harus Lebih Mandiri