Tolong! Pemkab Kukar Butuh Alat Ini untuk Pantau Warganya yang Jalani Isoman di Rumah

SuaraKaltim.id - Tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuat pemerintah setempat membutuhkan alat kesehatan untuk memaksimalkan penanganan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kukar, dr Martina Yulianti melalui konferensi video pada Rabu (21/7/2021).

Sejumlah alat kesehatan yang dibutuhkan meliputi, seperti oksigen konsentrator, high flow nasal cannula (HFNC), dan pulse oximeter. Martina mengemukakan, pulse oximeter sangat dibutuhkan karena rumah sakit saat ini sudah kelebihan kapasitas, sementara puskesmas juga sangat terbatas.

Kondisi tersebut memaksa banyak pasien positif Covid-19 untuk menjalani perawatan di rumah masing-masing. Namun dia mengatakan, jika alat pulse oximeter dibutuhkan untuk pemantauan terhadap Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

Baca Juga: Tak Lagi Isoman, Pasutri di Klaten Ini Dinyatakan Positif Covid-19 dan Meninggal Dunia

“Kami akan lakukan pemantauan yang ketat, tidak diserahkan di puskesmas saja, tapi dipantau langsung dan dibimbing dari kabupaten,” kata Yuli seperti dilansir Kaltimtoday.co-jaringan Suara.com.

Dia berharap, di rumah warga yang menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19 bisa tersedia alat pulse oximeter. Sehingga bisa mengetahui lebih dini, untuk memastikan cukup menjalani isolasi mandiri atau harus dirawat di puskesmas atau rumah sakit.

“Alat ini tidak terlalu mahal, tetapi sangat penting,” katanya.

Selain itu, ketika pasien sudah sembuh, maka alat tersebut akan diambil kembali dan distribusikan kepada yang lain.

Sehingga keberadaan pulse oximeter sangat membantu penanganan, serta bisa mengurangi angka kematian.

Dikemukakannya, saat ini kondisi penyebaran Covid-19 sedang tinggi-tingginya di wilayah tersebut.

Sehingga dia mengemukakan, diperlukan dukungan alat kesehatan yang sulit didapat karena saat ini langka.

Baca Juga: Bobby Nasution Jalani Isoman, Begini Kondisinya

Kondisi tersebut, mengakibatkan harganya menjadi tidak wajar. Jika dibeli dengan anggaran Pemkab Kukar, nantinya akan menimbulkan masalah jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan.