Semrawut Data Covid-19 Pusat dan Daerah

Wali Kota Malang, Sutiaji, membantah terjadi simpang siur data Covid-19 di wilayahnya. Menurut Sutiaji, data di kondisi lapangan dengan NAR (New All Records) jelas tak sama. "Kita di lapangan sudah bergerak di NAR belum terverifikasi, jelas gak podo [tak sama]," sanggahnya.

Sutiaji juga membantah, soal menutup-nutupi jumlah kematian dan bertindak untuk kepentingan politis.

"Gak ono sing politis [Tak ada yang politis], tidak ada manipulasi data itu. Buktikan kalau manipulasi. Data itu, data yang di-update bukan.... jadi masuk data yang di NAR. Kok politis. Sopo sing ngomong politis? [Siapa yang bilang politis?]," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan, Husnul Muarif ikut menimpali. Kata dia, Satgas Covid-19 Kota Malang hanya mencatat kasus kematian bagi yang dalam perawatan di rumah sakit, dan terkonfirmasi melalui uji usap atau swab test PCR.

"Ada daftarnya di kita, sehingga yang kita rilis adalah kasus meninggal dalam perawatan," kata Husnul.

Husnul mengakui warga yang meninggal saat isolasi mandiri, apalagi tanpa pantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat, tidak tercatat dalam sistem informasi. Kasus meninggal tersebut, katanya, tetap dicatat Dinas Kesehatan, tetapi nama tersebut tidak masuk daftar dalam NAR.

Sejauh ini, Case Fatality Rate (CFR) atau rasio orang yang meninggal dari total yang terinfeksi Covid-19 Kota Malang turun menjadi 7,8% dari sebelumnya 10,1%. "Kesembuhan kita terakhir turun kurang dari 80%," ujar Husnul.

Utak-atik Definisi Kematian Dalam Kasus Covid-19

Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif menilai pemerintah berupaya "mengutak-atik" definisi kematian Covid-19 yang berimplikasi terhadap laporan data yang ditampilkan.

Baca Juga: Kaltim Sumbang 2.129 Kasus Terkonfirmasi Covid-19, Samarinda Posisi Pertama

"Nah, ini tendensi adanya kepentingan politis dalam konteks biar daerahnya tidak dianggap tingkat kematiannya tinggi," kata Arif, sambil melanjutkan, "Masyarakat akan mengalami persepsi risiko yang bisa keliru, mengira-ngira daerahnya zona kuning, hijau, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ini membahayakan."

Dugaan semrawutnya pendataan daerah lain juga menjadi perhatian LaporCovid-19. Seperti data yang tidak sinkron di Sulawesi Selatan, angka kematian yang minus di Jawa Tengah per 8-9 Desember 2020 hingga provinsi Maluku Utara yang tak menampilkan data Covid-19 pada publik.

Data yang masuk dari daerah ini kemudian digunakan pemerintah pusat, sebagai pijakan dasar, untuk merumuskan kebijakan mengenai penanganan Covid-19.

"Lalu bagaimana kebijakan penanganan kita? Ya, pasti akan bermasalah," lanjut Arif.

Jurang Angka Kematian

Data yang disajikan pemerintah pusat hingga daerah menjadi satu-satunya rujukan masyarakat, LSM, komunitas internasional, ahli dan akademisi untuk memetakan, memprediksi dan membuat indeks risiko suatu wilayah.