SuaraKaltim.id - Setelah kasus anak mendiang Akidi Tio, Heriyanti yang disebut-sebut akan memberikan sumbangan Rp 2 triliun untuk penangangan Covid-19 dan penangkapan Dinar Candy yang dijerat Undang-undang Pornografi karena melakukan penolakan PPKM mengenakan bikini di pinggir jalan, kekinian Indonesia kembali dihebohkan dengan diangkatnya mantan koruptor menjadi komisaris salah satu BUMN di PT Pupuk Iskandar Muda.
Adalah Emir Moeis mantan Bendahara Umum PDI Perjuangan yang sempat menjabat anggota DPR RI selama tiga periode diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda.
Padahal nama Moeis sudah tercoreng karena dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta dalam kasus suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung Selatan.
Dia terbukti korupsi dengan menerima suap US$ 423 ribu dari Alstom Power Incorporated (Amerika Serikat) supaya konsorsium Alstom Inc, Marubeni Corporation (Jepang), dan PT Alstom Energy System (Indonesia) memenangkan proyek pembangunan enam bagian Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1.000 megawatt di Tarahan.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengaku tak habis pikir apakah tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan tersebut
"Mosok nggak ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk. Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih dan kompeten," ucap Adnan dikonfirmasi, Jumat (6/8/2021).
Adnan menilai penunjukan Moeis tersebut sebagai salah satu bentuk kemunduran BUMN di Indonesia dalam pengelolaan pengisian jabatan.
"Karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang massif, korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh APBN melalui skema-skema tertentu, termasuk merekrut komisaris (pengawas) dari latar belakang eks napi korupsi. Tidak heran kalau BUMN kita sebagian besarnya tidak berkinerja baik," katanya.
Informasi diangkatnya Moeis menjadi komisaris BUMN pupuk tersebut dapat dilihat di laman resmi Pupuk Iskandar Muda, pim.co.id.
Baca Juga: Pengamat Duga Emir Moeis Sengaja Diangkat jadi Komisaris agar Tidak Ngoceh Perkara Korupsi
Emir Moeis resmi menjabat sebagai komisaris perusahaan sejak 18 Februari 2021 lalu. Untuk jabatan komisaris utama dan independen Pupuk Iskandar Muda masing-masing dijabat oleh Bambang Rantam Sariwanto dan Marzuki Daud.
Akibatnya banyak warganet yang kemudian yang mengomentari persoalan serius tersebut. Seperti disampaikan akun Twitter @Dennysiregar7 yang me-mention Menteri BUMN Erick Thohir dalam cuitannya.
"Meskipun sudah jalani hukuman dan tdk melanggar peraturan, tapi ada yang namanya keputusan berdasarkan pertimbangan moral. Kang @erickthohir kalau koruptor dimanjakan spt ini, bagaimana pemberantasan korupsi di negara kita bisa berhasil?" tanyanya.
Pun warganet juga mempertanyakan pengangkatan eks koruptor tersebut dengan ramai-ramai mengingat keberadaan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sebagai salah satu syarat kerja yang wajib dimiliki warga.
"Wouuiiiiii... akhlak pemimpin mana wouiiii? Lulusan SMK atau sarjana mau kerja kudu pake #SKCK Jadi komisaris eks napi koruptor pake #SKCK nggak tuh? Dasar nggak pake maluuuuu..." tulis akun @irwa********.
"Di loker komisaris BUMN ngga ada pake menyertakan fotokopi SKCK ya?" tulis akun @bita******.
Nada sindiran juga disampaikan akun Twitter lainnya yang menuliskan bedanya orang biasa dengan pejabat.
"Skck hanya untuk rakyat jelata. Orang gede mah ga perlu skck, salam aja udah jadi komisaris." tulis akun @est*******_
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Tarif Hotman Paris yang Jadi Pengacara Nadiem Makarim?
- Upgrade Karyamu! Trik Cepat Bikin Plat Nama 3D Realistis di Foto Miniatur AI
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Pelatih Irak Soroti Kerugian Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Cara Buat Foto Miniatur Motor dan Mobil Ala BANDAI dengan AI yang Viral di Medsos!
Pilihan
-
Geger PHK Massal di Gudang Garam, Menko Airlangga Ungkap Isu Modernisasi Pabrik
-
Otak di Balik 17+8 Tuntutan Rakyat: Siapa Sebenarnya Afutami yang Viral di Medsos?
-
Menpan-RB Kode CPNS 2025 Kembali Dibuka, Ini Cara Daftar dan Syaratnya
-
Dulu Raja Rokok Hingga Saham, Kini Gudang Garam Berada di Tepi Jurang
-
Burden Sharing Kemenkeu-BI Demi Biayai Program Prabowo
Terkini
-
Masih Tinggi, Angka Anak Putus Sekolah di PPU Jadi PR Besar Kawasan IKN
-
Kasus Bimtek Dishub Bontang: Ratusan Juta Diduga Raib, ASN Naik Bus tapi Dilapor Travel
-
Efisiensi 75 Persen vs Gratispol: Mampukah Pemprov Kaltim Menepati Komitmen?
-
PPU Tagih Komitmen Pusat, Infrastruktur Pertanian Jadi Penopang IKN
-
Banjir Rusak Dokumen hingga Ijazah, SMPN 24 Samarinda Kini Menanti Kepastian Relokasi