Bupati Ini Dilaporkan Warganya Karena Langgar Aturan Prokes

SuaraKaltim.id - Bupati Sampang Madura Slamet Junaidi dilaporkan masyarakatnya sendiri. Terkait dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan (Prokes), Senin (9/8).

Saat ini kepolisian setempat masih menyelidiki laporan tersebut. Seperti dijelaskan Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sudaryanto. Namun, polisi belum bisa mengambil kesimpulan terkait laporan tersebut.

Menurutnya, sampai saat ini Tim Reskrim Polres Sampang masih mendalami kasus tersebut. Tim juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan.

"Kami masih mempelajari laporan yang disampaikan masyarakat kepada kami, dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta penjelasan kepada para pihak," kata Sudaryanto, disadur dari Suara.com, Minggu (15/08/2021).

Baca Juga: Warga Sumut Langgar Prokes Bakal Dibawa ke Isolasi Terpusat

Sebelumnya, Kamis (12/8) seorang warga atas nama Efendi mendatangi Mapolres Sampang, melaporkan Bupati Sampang Slamet Junaidi atas dugaan pelanggaran prokes saat meluncurkan logo Bank BUMD PT BPRS BAS Sampang.

Bupati dilaporkan abai pada penegakan disiplin protokol kesehatan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena kegiatan yang dihadiri bupati menimbulkan kerumunan.

Efendi juga menyatakan, jumlah peserta yang hadir pada acara itu, lebih dari ketentuan maksimal yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19, dan banyak hadirin yang tidak menjaga jarak dan sebagian tidak menggunakan masker.

"Seharusnya Bupati Sampang Slamet Junaidi tidak hadir ke sana, dan acara peluncuran logo Bank Sampang itu secara virtual atau hybrid, karena saat ini dalam masa pandemi," katanya.

Efendi menilai tindakan Bupati Sampang Slamet Junaidi tersebut telah melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93, dan ketentuan itu, menjadi dasar laporan ke Mapolres Sampang.

Baca Juga: Keluarga Sudah Minta Maaf karena Langgar Prokes, Pelajar di NTT Tetap Ditinju Babinsa

Dalam ketentuan ini, sambung dia, sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.