SuaraKaltim.id - Puan Maharani geram. Dirinya mendesak pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan kebocoran data masyarakat. Wanita yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini tak lelah mengingatkan pemerintah untuk terus melindungi data-data warganya.
Baginya hal tersebut harus mendapat perhatian khusus. Mengingat program-program penanganan pandemi Covid-19 banyak terhubung secara digital.
“Pengelolaan data-data milik rakyat tidak boleh main-main. Perlindungan data-data pribadi warga harus dilakukan secara optimal agar tidak terjadi kebocoran,” katanya, mengutip dari Suara.com, Kamis (2/9/2021).
Wanita yang lahir 6 September 1973 itu juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkoordinasi dengan baik bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta lembaga terkait. Tujuannya tak lain, untuk memberikan tambahan keamanan pada data warga, termasuk aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) dan PeduliLindungi.
Baca Juga: BSSN: Data Pengguna eHAC Masih Aman
“Kemajuan teknologi menjadi tantangan untuk kita semua, karena memang ada potensi kejahatan yang akan merugikan rakyat. Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan untuk melindungi masyarakat,” sebutnya.
Untuk diketahui, eHAC merupakan kartu manual yang dikembangkan Kemenkes. Aplikasi ini digunakan masyarakat ketika akan bepergian menggunakan transportasi umum, khususnya transportasi udara.
Di aplikasi itu, berisi foto, nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir, hasil tes Covid-19, paspor, nomor telepon, alamat, nomor peserta rumah sakit, hingga pekerjaan pengguna aplikasi. Kemenkes menyatakan, aplikasi ini sudah tak digunakan sejak Juli 2021 lalu. Alasannya, karena dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara telah terintegrasi di PeduliLindungi.
Namun, terlepas dari semua itu, dirinya tetap mengimbau agar pemerintah tetap waspada. Sebab, tingkat kebocoran data tetap bisa terjadi melalui platform mitra pemerintah sebelumnya, dalam pengoperasian aplikasi eHAC.
“Seperti diamanatkan oleh konstitusi yang tercantum pada UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), data masyarakat harus terjamin keamanannya,” tegasnya.
Baca Juga: Kemenkes Tegaskan Tak Ada Data Pengguna eHAC yang Bocor
Ia ingin, pemerintah bisa membuat infrastruktur digital dengan keamanan lebih, khususnya aplikasi PeduliLindungi, yang saat ini menjadi rujukan utama.
Berita Terkait
-
Di Forum Parlemen, Puan Tegas Tolak Relokasi Warga Palestina: Gaza Itu Rumah Mereka
-
Pertemuan Prabowo-Mega Jilid 2 Terungkap? Ahmad Muzani Sebut Ada Hari Baik
-
Diambil Alih Dasco, Puan Maharani Disebut Absen saat Pembukaan Masa Sidang di DPR, Kenapa?
-
DPR Kembali Buka Masa Sidang Meski Puan Absen, Rapat Paripurna Hanya Dihadiri 292 Anggota
-
Persoalan Geopolitik Jadi Alasan Kongres PDIP Molor? Djarot Saiful Ungkap Alasannya
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Dampak IKN, Babulu Diusulkan Punya Rumah Sakit Sendiri
-
Cuma Janji, Gaji Tak Dibayar, Karyawan RSHD Samarinda Mengadu ke Disnaker
-
650 Warga Kaltim Terdampak Dugaan BBM Tercemar, Pemprov Turun Tangan
-
Link DANA Kaget Aktif 17 April 2025: Siap-Siap Dapat Saldo Gratis
-
Maruarar Panggil AHY dan Basuki, Bahas Nasib Tower Hunian IKN