SuaraKaltim.id - Isu rereshuffle Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menuturkan, hal itu bisa saja terjadi jika Kapolri Listyo tidak segera berbenah diri.
Pasalnya, teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri Listyo sudah dilayangkan. Teguran itu diakui Jokowi sudah ia berikan dihadapan seluruh pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Rabu 15 September 2021.
Dilansir dari Suara.com, pada hari yang sama pula Listyo lantas memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polda lewat Surat Telegram Nomor: STR 862/IX/PAM.III/2021.
Instruksi itu diberikan Listyo kepada seluruh jajaran kepolisian daerah atau Polda untuk tidak bersikap reaktif terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Khawatir Mengganggu, Legislator Ingatkan Polri Tak Gelar Lomba Mural di Tempat Umum
Alasan Presiden Jokowi menegur Listyo terkait reaksi berlebih dari aparat kepolisian kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi di saat ia melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah. Salah satunya saat Presiden Jokowi berada di Solo.
Kala itu, pemberitaan ramai terkait kabar ada 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang diamankan lantaran membentangkan poster di tengah kunjungan kerja Jokowi pada Senin, 13 September 2921. Salah satu poster tersebut padahal hanya bertuliskan pesan permintaan berupa 'Pak Jokowi tolong benahi KPK'.
Bambang Rukminto menilai teguran Jokowi itu merupakan respons atas kelambatan Kapolri dalam menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, Listyo seringkali telat memberikan respons dan selalu menunggu arahan presiden.
"Listyo ini sering kali telat respons dan nunggu arahan bapak presiden. Dan respons presiden kemarin (menegur Listyo), bisa dibaca sebagai sinyal kelambatan Kapolri dalam menyikapi dinamika di masyarakat," katanya dikutip dari sumber yang, Jumat (17/9/2021).
Baca Juga: Mahfud Yakini Nawacita Presiden Hadirkan Negara di Perbatasan Akan Terwujud
Bahkan ia membeberkan, kelambatan respons dari Kapolri ini bukan hal yang pertama. Di Juni kemarin, Presiden Jokowi juga pernah menelepon Listyo untuk melakukan pembenahan pada permasalahan aksi premanisme terhadap sopir truk dan kontainer di Jakarta Utara.
Lagi-lagi, ketika itu Jokowi menelpon Listyo usai menerima keluhan langsung dari para sopir kontainer kepadanya di tengah kunjungan kerja. Selanjutnya, tak kurang dalam kurun waktu 1x24 jam puluhan preman yang kerap menarik pungutan liar alias pungli terhadap sopir kontainer ditangkap.
"Listyo harus segera berbenah karena bila terjadi berikutnya artinya dia harus siap untuk direshuffle," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Urus Kabinet Gemuk Bikin Prabowo Kewalahan, Bakal Reshuffle Saat 100 Hari Kerja?
-
Instruksi Kapolri Soal Kasus Polisi Tembak Polisi di Polres Solok Selatan
-
APBD Banggai Sulteng Bengkak Untuk Pembelian Gamis dan Jilbab Jelang Pilbup, Pengamat: Mencurigakan
-
Kapolri Listyo Sigit Minta Usut Tuntas Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar
-
Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar, Kapolri: Saya Kira Bukan Konflik Internal
Tag
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
Prediksi BMKG: Pasang Laut Kaltim Capai 2,7 Meter, Berikut Dampaknya