WhatsApp dan Telegram 8 Pegawai Nonaktif KPK Diretas, Siapa Pelakunya?

SuaraKaltim.id - Telepon genggam para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan karena tak berhasil lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diretas oleh orang yang tak bertanggung jawab. Hal itu diungkapkan oleh Penyidik nonaktif KPK Ronald Paul Sinyal.

"Diambil nomornya sama orang yang enggak dikenal," ujar penyidik Ronald Paul Sinyal di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, dikutip dari Suara.com, Senin (27/9/2021).

Ia mengungkapkan peretasan menimpa sekitar delapan pegawai nonaktif KPK. Adapun mereka Christie Afriani, A. Damanik, Rieswin Rachwell, Harun Al Rasyid, Waldi Gagantika (WG), Qurotul Aini (QA), Tri Artining Putri, dan Nita Adi Pangestuti.

Ia menuturkan peretasan itu dilakukan terhadap aplikasi WhatsApp dan Telegram para pegawai nonaktif.

Baca Juga: Adzan Berkumandang di Sela Aksi Demo BEM SI

Peristiwa itu terjadi ketika mereka menggelar 'Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi.' bersamaan dengan selesainya aksi unjuk rasa yang digelar ratusan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di dekat Gedung Merah Putih KPK.

"Peretasan terjadi dalam rentang waktu yang bersamaan saat mereka mengikuti agenda kantor darurat pemberantasan korupsi, atau sesaat setelah mahasiswa selesai melaksanakan aksi demonstrasi" jelasnya.

Terhitung tinggal tiga hari lagi 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK akan didepak. Tepatnya pada 30 September 2021. Mereka disebut akan dipecat secara hormat dari lembaga antikorupsi.

57 Pegawai KPK Dipecat

KPK resmi mengumumkan memberhentikan 57 pegawai KPK tak lulus dalam TWK dengan hormat pada 30 September 2021. Adapun sebanyak enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK yang dinyatakan telah memiliki rapor merah karena tidak lulus TWK.

Baca Juga: Tiga Hari Jelang Didepak dari KPK, Pegawai Tak Lolos TWK Mengalami Peretasan

"Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 september 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).