SuaraKaltim.id - Angka kemiskinan di Kutai Timur cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur, ada 9.492 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin.
Padahal Kutai Timur (Kutim) yang dikenal dengan kabupaten penghasil batubara terbesar maupun kabupaten yang memiliki kebun sawit terluas. Namun kekayaan ini ternyata tidak dinikmati semua penduduknya.
Disebutkan bahwa keluarga miskin terbanyak ada di Kecamatan Muara Ancalong dengan 1.070 KK. Disusul oleh Sangatta Utara 925 KK dan Bengalon 811 KK. Tentu hal ini jadi tugas berat instansi terkait untuk menekan angka kemiskinan tersebut.
Jika yang dihitung adalah keluarga maka bisa diasumsikan untuk jumlah orang miskin di Kutim jumlahnya tiga kali lipat. Karena dalam satu keluarga ada istri dan anak.
Kepala Dinsos Kutim, Jamiatulkhair mengatakan, angka itu muncul berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menjadi acuan penerima manfaat bantuan dan calon penerima bantuan. Termasuk di dalamnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Nah para penerima PKH ini yang kami simpulkan menjadi keluarga miskin. Jumlahnya sebesar itu,” ucapnya seperti diwartakan kaltimtoday.co – Jaringan Suara.com.
Dia memastikan, jika data tersebut sudah disaring dengan baik. Sehingga KK yang terdata itu tidak tercampur dengan program sosial lainnya.
“DTKS tidak bisa mencerminkan data kemiskinan absolut. Jadi memang perlu kami sortir dulu,” bebernya.
Setelah Dinsos mencoba melihat lagi data DTKS itu. Diputuskan warga miskin adalah yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Karena sesuai DTKS, penerima PKH ini adalah warga dengan kemiskinan terbawah,” katanya.
Selanjutnya jika proses validasi ini selesai, pihaknya akan menyerahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim. Langkah intervensi akan ditetapkan oleh Bappeda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tapi sebenarnya program dari pusat juga sudah cukup banyak dan bisa dikolaborasikan,” ungkapnya.
Selain PKH ada bantuan BPJS, bantuan Sembako dan lainnya. Tinggal bagaimana dipadukan jika ada program dari daerah. Termasuk nantinya jika ada keterlibatan perusahaan yang ada di Kutim dengan memberdayakan warga di desa sekitar.
“Tinggal bagaimana nanti menyesuaikan dengan kantong-kantong kemiskinan. Yang jelas saat ini kami coba tuntaskan dulu validasi datanya,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Purbaya Siapkan Bea Keluar Batu Bara Gegara Banyak Selundupan, Nikel Menyusul
-
Ketergantungan Batu Bara Jadi Bom Waktu, IESR Desak Percepatan Transisi Ekonomi
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
RKAB Batubara 2026 Hampir Rampung, Dekati Angka 600 Juta Ton
-
Pembangunan Pabrik DME PTBA Butuh 3 Tahun, Pendanaan Masih Menunggu Danantara
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'