SuaraKaltim.id - Angka kemiskinan di Kutai Timur cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur, ada 9.492 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin.
Padahal Kutai Timur (Kutim) yang dikenal dengan kabupaten penghasil batubara terbesar maupun kabupaten yang memiliki kebun sawit terluas. Namun kekayaan ini ternyata tidak dinikmati semua penduduknya.
Disebutkan bahwa keluarga miskin terbanyak ada di Kecamatan Muara Ancalong dengan 1.070 KK. Disusul oleh Sangatta Utara 925 KK dan Bengalon 811 KK. Tentu hal ini jadi tugas berat instansi terkait untuk menekan angka kemiskinan tersebut.
Jika yang dihitung adalah keluarga maka bisa diasumsikan untuk jumlah orang miskin di Kutim jumlahnya tiga kali lipat. Karena dalam satu keluarga ada istri dan anak.
Kepala Dinsos Kutim, Jamiatulkhair mengatakan, angka itu muncul berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menjadi acuan penerima manfaat bantuan dan calon penerima bantuan. Termasuk di dalamnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Nah para penerima PKH ini yang kami simpulkan menjadi keluarga miskin. Jumlahnya sebesar itu,” ucapnya seperti diwartakan kaltimtoday.co – Jaringan Suara.com.
Dia memastikan, jika data tersebut sudah disaring dengan baik. Sehingga KK yang terdata itu tidak tercampur dengan program sosial lainnya.
“DTKS tidak bisa mencerminkan data kemiskinan absolut. Jadi memang perlu kami sortir dulu,” bebernya.
Setelah Dinsos mencoba melihat lagi data DTKS itu. Diputuskan warga miskin adalah yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Karena sesuai DTKS, penerima PKH ini adalah warga dengan kemiskinan terbawah,” katanya.
Selanjutnya jika proses validasi ini selesai, pihaknya akan menyerahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim. Langkah intervensi akan ditetapkan oleh Bappeda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tapi sebenarnya program dari pusat juga sudah cukup banyak dan bisa dikolaborasikan,” ungkapnya.
Selain PKH ada bantuan BPJS, bantuan Sembako dan lainnya. Tinggal bagaimana dipadukan jika ada program dari daerah. Termasuk nantinya jika ada keterlibatan perusahaan yang ada di Kutim dengan memberdayakan warga di desa sekitar.
“Tinggal bagaimana nanti menyesuaikan dengan kantong-kantong kemiskinan. Yang jelas saat ini kami coba tuntaskan dulu validasi datanya,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Kekayaan Riza Chalid Dari Mana? Tak Cuma Minyak, Ada Minuman hingga Kelapa Sawit
-
Ulas Sektor Batu Bara dan Kelapa Sawit, CEO Hasnur Group Ungkap Tantangan Bisnisnya
-
Jadi Kado HUT RI ke-80, PLN Kini Mampu Ubah Limbah Sawit Menjadi Listrik
-
Prabowo Ungkap Keanehan Saat Jadi Presiden: Minyak Goreng Langka, Hingga Tingginya Harga Pangan
-
Pemerintah Minta Batu Bara Jangan Dieksploitasi, Bahlil: Untuk Anak Cucu!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Pajak Jadi Darah Pembangunan, Kaltim Tawarkan Tarif Terendah dan Layanan Digital
-
Anggaran Influencer Rp 1,7 Miliar Dipertanyakan, Infrastruktur Wisata Kaltim Masih Jadi PR
-
Gati dan Genting, Jurus PPU Cegah Stunting di Jantung IKN
-
Rahasia Hidup Sehat Ala Orangutan Kalimantan, Bisa Ditiru Manusia!
-
CEK FAKTA: PBB Disebut Intervensi DPR Indonesia, Benarkah?