'Uang Jajan' Cuma Diberi Rp 639 Juta, Partai Politik di Bontang Mengeluh

"Dana hibah kalau dikatakan cukup ya pasti tidak cukup secara keseluruhan. Karena biaya politik di indonesia ini masih sangat tinggi," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sebagai partai politik berkewajiban memberikan pendidikan untuk setiap kadernya.

"Seharusnya memberikan terus pendidikan politik ke kader secara kesinambungan. Artinya masih sangat sedikit lah anggaran tersebut," terangnya.

Keluhan juga disuarakan, Ketua DPD PAN Bontang, Ridwan juga memiliki keresahan yang sama pembiayaan politik di Indonesia yang sangat mahal. 

Baca Juga: Siap Maju di Pilpres 2024, Ridwan Kamil Bakal Masuk Parpol 2022

Khusus untuk di Kota Bontang, ia telah memberikan pandangan terhadap Pemkot untuk menaikkan anggaran yang dialokasikan kepada Partai Politik. 

"Kita dikasih anggaran untuk pendidikan kader dan biaya operasional. Tetapi kami rasa juga masih kurang," ucapnya. 

Ketua DPC PDIP Bontang, Maming sedikit lebih legowo. Walaupun jumlah bantuan kecil, tapi dirinya menilai aturan ini sudah ketentuan dari pusat. 

"Suara itu saya sampaikan di pandangan fraksi kepada Pemkot. Walaupun tidak cukup namun itu sudah ketentuan aturan," tandasnya.

Ia menjelaskan, ongkos perpolitikan di lapangan sangat jauh dari cukup. Pasalnya, untuk mengadakan pendidikan politik dan pembiayaan administrasi memiliki nilai yang tinggi. 

Baca Juga: Kasus Covid-19 Turun, RSUD Bontang Mulai Kurangi Jumlah Nakes, Ini Nasibnya

"Ada peluang harusnya Pemkot Bontang menaikkan anggaran untuk Partai Politik. Namun, harus disesuaikan keuangan daerah," pungkasnya.