SuaraKaltim.id - Rencana penyekatan beberapa ruas jalan untuk mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 nanti ketika libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), masih belum dilakukan di Balikpapan. Mobilitas masyarakat Kota Minyak hingga kini masih terbilang normal.
Menuru Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, hal tersebut belum masuk dalam daftar rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Tetapi ada hal lain yang disiapkan.
“Belum masuk daftar rencana pemkot menjelang penerapan PPKM Level 3 saat Nataru nanti. Tapi, pemkot telah memiliki skenario lain,” ujarnya melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Minggu (5/12/2021).
Ia menjelaskan, rencana penerapan PPKM level 3 jelang Nataru memang jadi perbincangan hangat di masyarakat. Apalagi katanya, soal penyekatan jalan tersebut. Karena dinilai akan banyak mempengaruhi aktivitas masyarakat Kota Pelabuhan.
Ia menyebut sudah menerima informasi terkait rencana Pemerintah Pusat melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 di daerah. Kemudian, Pemkot Balikpapan juga sudah mulai membahas mekanisme kenaikan level PPKM jelang akhir tahun, pada pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Balikpapan, baru-baru ini.
“Pemerintah Pusat menaikkan level. Disamakan jadi Level 3 dalam rangka kewaspadaan sebenarnya, namun untuk sementara ini, Dishub di saat Forkopimda kemarin, belum ada rencana untuk penyekatan atau penutupan jalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, belum berencana untuk melakukan penyekatan bukan berarti situasi kota akan dibuat longgar ketika Nataru nanti. Dishub Kota Beriman diakuinya memiliki skenario lain, yang mekanismenya di lapangan akan mengadopsi metode di tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian, tingkat pengawasannya akan lebih diperketat. Skenario itu adalah dengan mendirikan posko pengamanan di titik-titik tertentu. Tujuan utamanya, untuk mengontrol mobilitas warga dari dan ke luar Balikpapan.
“Ada (kebijakan). Posko Tahun Baru memang ada setiap tahun. Ada atau tidak ada Covid-19, kami di (Dinas) Perhubungan tetap ada namanya Posko Nataru,” urainya.
Baca Juga: Pelaku Perjalanan Kayong Utara Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin Saat Nataru
Ia menjelaskan, Dishub membagi tiga tim di lapangan. Untuk mengawasi moda transportasi darat, laut dan udara. Masing-masing bekerja sama dengan instansi terkait.
“Kalau jalur laut, penanggungjawabnya KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan). Jalur udara ada Otban (Otoritas Bandara). Kalau di darat untuk jalur antar kabupaten/kota dan provinsi itu Balai Pengelola Transportasi Darat,” bebernya.
Dishub, katanya, akan fokus pengawasan terhadap transportasi umum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, posko Dishub akan didirikan di Terminal Batu Ampar di Balikpapan Utara, Dermaga Klotok di Kampung Baru di Balikpapan Barat, dan di Terminal Balikpapan Permai (BP) di Balikpapan Kota.
“Kita lihat perkembangannya. Informasi terakhir tempat wisata tetap dibuka tapi kapasitasnya (dibatasi) 50 persen. Mungkin (posko Dishub) tetap ada di Manggar,” ucapnya.
Lebih lanjut, kemungkinan lainnya, posko Dishub akan didirikan di pintu masuk jalan poros Samarinda-Balikpapan di Kilometer 17, Balikpapan Utara.
“Kalau kami fokus di lintasan antar moda. Jadi meskipun di Pelabuhan Semayang itu ada posko KSOP. Tapi mereka tetap akan koordinasi sama kita,” imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Wali Kota Samarinda Minta Pemprov Kaltim Tunda Redistribusi BPJS 49 Ribu Warga
-
Kaltim Diminta Waspada Potensi Kemarau Juni-Agustus 2026
-
4 Sepatu Running Lokal yang Populer, Nyaman Maksimal buat Lari Harian
-
Kasus Korupsi Tambang Rp500 Miliar, Eks Kadistamben Kutai Kartanegara Ditahan
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya