SuaraKaltim.id - Operasi senyap yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Penajam Paser Utara (PPU) dan berujung penetapan tersangka kepada Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebagai tersangka, menyita perhatian publik termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Bahkan, teguran keras datang dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa'bani.
Ia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Bumi Mulawarnan untuk tidak tergiur dengan tindakan-tindakan yang merugikan negara. Khususnya korupsi, baik itu suap ataupun gratifikasi yang dilakukan dengan sengaja atau tidak.
"Patuhilah peraturan, syukurilah apa yang ada," ujarnya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Jumat (14/3/2022).
Ia melanjutkan, beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Bumi Etam, sebaiknya bisa dijadikan pelajaran bagi tiap kepala daerah. Tujuannya, agar terhindar dari jerat lembaga yang berdiri pada 29 Desember 2003.
"Mudahan-mudahan semua bisa menjaga diri, jangan sampai terjebak. Kita kan gak tahu terjebak tanpa sadar. Mudahan-mudahan kita bisa mengendalikan diri masing-masing," tegasnya.
Ia menegaskan, pencegahan korupsi penting dilakukan. Pejabat daerah bisa melihat tanda-tanda mengarah ke kasus korupsi. Menurutnya hal itu bisa dilakukan pencegahan sejak dini.
"Jangan tergiur, kita bisa melihat signal-signal yang mengarah ke arah sana. Kita harus upayakan mencegah, karena mencegah itu lebih penting," pesannya.
Diberitakan sebelumnya, AGM ditangkap KPK terlibat suap dan gratifikasi. Meski demikian, Wakil ketua KPK Nurul Ghufron menyebut jika saat ini tim satgas KPK masih bekerja di lapangan. Sekaligus melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak yang ditangkap.
"Karena itu kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidik kasus ini, selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," tandasnya.
Baca Juga: Dilaporkan ke KPK, Gibran Rakabuming Raka Ogah Lapor Balik Dosen UNJ
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Diskon Iuran BPJS untuk Ojol dan Pekerja Informal, Cukup Bayar Separuh
-
Pekerja Peserta BPJS Kini Bisa Cicil Rumah dengan Bunga Lebih Ringan
-
Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Jaga Daya Tahan Rakyat
-
DPR Desak KPU Klarifikasi Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres
-
Prabowo Dorong Negosiasi, Saham Indonesia di Freeport Bisa Lebih dari 10%