IKN di Kaltim, Masyarakat Benua Etam Disebut Terganggu dengan Migrasi Warga Luar Daerah, Ini Tanggapan Isran Noor

SuaraKaltim.id - Beredar isu, perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Bumi Mulawarman. Kekhawatiran itu terkait imigrasi besar-besaran warga luar ke Kaltim.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan, tak ada kekhawatiran seperti itu di ruang publik Benua Etam. Menurutnya, warga Kaltim sangan mendukung pembangunan IKN, dan tidak merasa terganggu atau bahkan menolak dengan imigrasi atau kedatangan penduduk dari luar daerah.

"Masyarakat Kaltim itu sejak diumumkannya tanggal 26 Agustus 2019 oleh bapak Presiden sudah mendukung penuh. Tidak ada masalah apalagi penolakan," katanya, melansir dari ANTARA, Selasa (25/1/2022).

Ia menjelaskan, penduduk asli Kaltim dari segi sejarah hanya sedikit, alias tak sampai setengah dari jumlah seluruh penduduknya. Namun, masyarakat Kaltim menerima saudara-saudara dari luar Kaltim dengan hidup berdampingan.

Baca Juga: Danny Pomanto Masuk Kriteria Jokowi untuk Calon Kepala IKN, Begini Sosoknya di Dunia Arsitek dan Politik

"Yang banyak itu pendatang, terutama dari pulau Jawa sebanyak 35 persen. Lalu disusul Sulawesi sekitar 20 persen. Sisanya itu termasuk penduduk aslinya, Dayak, Kutai dan Banjar. Tapi mereka sudah hidup bersama," bebernya.

Oleh sebab itu, dukungan terhadap rencana pembangunan IKN dirasa tidak ada masalah. Menurutnya lagi, masyarakat Kaltim sangat ingin dilibatkan dalam suatu hal yang wajar, khususnya soal pembangunan IKN. Ia mengaku perpindahan IKN bukan untuk dipermasalahkan.

"Kalau perlu disesuaikan kapasitas masing-masing untuk melibatkan apa yang bisa dilakukan ya dilakukan," tuturnya.

Ia yakin masyarakat Kaltim pasti akan menerima penduduk dari luar dengan baik karena budaya serta adat istiadat masyarakat setempat selalu menerima kedatangan siapapun.

"Apalagi yang datang tidak terlalu banyak. Paling-paling satu sampai dua juta orang yang akan berada di kawasan IKN," ucapnya.

Baca Juga: Jawab Kritik Soal Biaya Pembangunan IKN, Ngabalin: Negara Kita Punya Banyak Uang

Mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) itu menambahkan, lokasi IKN bukanlah lahan milik masyarakat. Melainkan, hutan tanaman industri atau lahan negara.

"Mungkin ada penduduk yang tinggal di kawasan sekitar, bukan di kawasan inti misalnya di Sepaku Semoi ada penduduk dari Jawa itu pasti akan dilakukan penataan, tidak mungkin diambil alih begitu saja," terangnya.

Oleh karena itu, ia menjamin pembangunan IKN akan aman termasuk tidak ada budaya-budaya yang dihilangkan.

"Saya sudah komunikasi dengan masyarakat setempat dan mereka memberikan dukungan penuh," tutupnya.