SuaraKaltim.id - Kritik Edy Mulyadi terhadap perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan memang berbuntut panjang. Hingga kini, pembahasan soal dirinya masih terus terjadi.
Ia yang merupakan mantan calon legislatif (Caleg) dan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memang masih dikaitkan dengan partai yang berdiri sejak 20 Juli 1998. Bahkan, tuduhan adanya pembelaan dari partai tersebut tentang pernyataan kontroversial Edy Mulyadi ramai dikabarkan.
Menanggapi hal itu, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Kaltim melakukan pertemuan dengan organisasi masyarakat (Ormas) Gagak Bersatu dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Pertemuan itu digelar Rabu (26/1/2022) tadi di salah satu kafe yang ada di Kota Tepian.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW PKS Kaltim, Dedi Kurniadi menegaskan, Edy Mulyadi bukan lah kader PKS. Kepada aparat kepolisian, ia meminta agar pihak kepolisian segera mengusut pihak-pihak yang membawa nama PKS dalam isu ujaran kebencian Edy Mulyadi.
Baca Juga: Buntut Kasus 'Prabowo Subianto Macan Meong', DPC Gerindra Solo Laporkan Edy Mulyadi ke Polisi
"Kami (PKS) mendukung upaya yang dilakuan beberapa elemen masyarakat ke jalur hukum. Dan seluruh pihak yang berwajib menyusut pihak yang telah sengaja mengedit dan menyebarluaskan konten dengan tujuan memprovokasi dan mengadu domba PKS dengan masyarakat," tegasnya.
Hal senada pun diungkapkan langsung oleh anggota DPRD Kaltim dari fraksi PKS, Harun Al Rsyid. Ia mengatakan, PKS secara nasional maupun daerah tidak menolak pemindahan IKN ke Kaltim. Namun, penolakan RUU IKN oleh fraksi PKS di DPR RI merupakan bentuk upaya dalam proses pengawasan jalannya demokrasi di Indonesia.
"Ini merupak demokrasi, dan masih banyak persoalan yang harus dicarikan solusinya seperti pandemi dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tapi kalau sudah disepakati kita dukung dan tetap kita awasi," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPP Gagak Bersatu Syamsudin Salim mengapresiasi apa yang telah dilakukan DPW PKS Kaltim. Menurutnya, kegaduhan yang terjadi harus segera diakhiri dan mempercayakan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dan pernyataan sikap sejumlah elemen masyarakat Kalimantan.
"Penjelasan PKS saya rasa sudah jelas semoga masyarakat juga menerimanya. Ormas dan Parpol ini aset bangsa, siapa lagi yang menenangkan kalau bukan kita," singkatnya mengakhiri.
Kontributor : Apriskian Tauda Parulian
Berita Terkait
-
Rp 900 Triliun Menggoda, PKS Minta Menhan Sjafrie Lobi Prabowo Agar TNI Dilibatkan Berantas Judol
-
Pendukung PKS Bakal Tercerai Berai di Pilgub Jakarta, Ikuti Jejak Anies Dukung Pramono-Rano?
-
Gelar Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Ditangkap Buntut Dugaan Penistaan Agama
-
Wansus: Khoirudin Beberkan Rahasia PKS Jakarta Menang Banyak di Pileg 2024
-
Bansos di Jakarta Merosot Selama 2 Tahun, Legislator PKS Suhud Curiga Dipolitisir: Masalah Ini Harus Clear!
Tag
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
Pilihan
-
Viral Pertamax Dituding Jadi Biang Rusaknya Fuel Pump Mobil, ITB Sampai Dipanggil
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Terkini
-
Hibah $7,6 Juta dari AS untuk Wujudkan Pusat Komando di IKN
-
Pilkada Serentak Kaltim, Milenial dan Gen Z Diharapkan Jadi Penentu Arah Baru
-
Klarifikasi 4 Lurah Terkait Bimtek, Polisi Bontang Pastikan Penyelidikan Berlanjut
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS