SuaraKaltim.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyebut mereka mendukung penuh pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim. Bahkan mereka menyebut hal itu merupakan perjalanan sejarah baru bagi bangsa Indonesia.
“Kami sudah menyetujui secara bulat pemindahan Ibu Kota karena merupakan suatu kebutuah dan itu merupakan perjalanan sejarah bangsa,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (27/1/2022).
Menurutnya, pada awal Kemerdekaan, Presiden Soekarno telah merencanakan pemindahan IKN ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Rencana itu disebut ingin dilakukan pada 1957 silam.
“Jamannya Presiden Soeharto juga berencana pindah Ibu Kota Negara ke Jonggol, Bogor,” imbuhnya.
Karenanya pemindahan IKN ke Kaltim dianggapnya sudah sangat tepat. Ia menyatakan beban Ibu Kota di Jakarta sudah sangat berat, sehingga harus dipindahkan. Ia menegaskan pemindahan ke Penajam Paser Utara (PPU) disebut langkah yang pas.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat muncul opsi pemindahan IKN karena banjir dan kemacetan. Namun hanya untuk Pusat Pemerintahan.
Pimpinan MPR bahkan telah meninjau langsung lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Kami datang kesini bersama pimpinan MPR untuk melihat dan memastikan proses pemindahan bisa kita lakukan sesuai dengan harapan kita,” jelasnya.
Pihaknya juga akan segera menyusun TAP MPR Pemindahan IKN. Tujuannya untuk mengawal dan memastikan proses pemindahan berjalan hingga 50 tahun kedepan.
“Kita juga sedang menyusun atau menjaga jangan sampai secara konstitusi ini secara undang-undang ini tidak berkesinambungan. Jadi kami setelah melihat ini kami bertekat akan melakukan kerja-kerja politik untuk mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Tap MPR dalam bungkus Pokok-Pokok Haluan Negara untuk jangka waktu 20 sampai 50 tahun yang akan datang,” tandasnya.
Baca Juga: IKN Diprediksi Bakal Banyak Masalah, Pengamat Minta Jokowi Lakukan Ini
Berita Terkait
-
Tuan Guru Bajang Komentari Soal IKN : Rencana Pemerintah Tidak Boleh Membawa Beban Bangsa
-
Soal IKN Nusantara, Politisi PKS: Ibarat Mau Buka Warung tapi Lapak Masih Punya Orang Lain
-
PDIP Sebut Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN, Legislator PAN Minta Jokowi Jangan Tunjuk Figur Terafiliasi dengan Partai
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Tragedi Helikopter Kalsel: 5 Jasad Teridentifikasi, 3 Hangus Tak Dikenali
-
Daftar Korban Helikopter Jatuh di Gunung Belumutan Tanah Bumbu
-
IKN Butuh Dukungan, Kemenkumham Tegaskan MBG di Penajam Jangan Asal Jalan
-
SMAN 16 Samarinda dan BPVP Jadi Titik Awal Sekolah Rakyat Kaltim
-
Sudah 70 Persen Dikerjakan, Proyek Turap Kanaan Bontang Tersendat Gegara Sengketa