SuaraKaltim.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyebut mereka mendukung penuh pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim. Bahkan mereka menyebut hal itu merupakan perjalanan sejarah baru bagi bangsa Indonesia.
“Kami sudah menyetujui secara bulat pemindahan Ibu Kota karena merupakan suatu kebutuah dan itu merupakan perjalanan sejarah bangsa,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (27/1/2022).
Menurutnya, pada awal Kemerdekaan, Presiden Soekarno telah merencanakan pemindahan IKN ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Rencana itu disebut ingin dilakukan pada 1957 silam.
“Jamannya Presiden Soeharto juga berencana pindah Ibu Kota Negara ke Jonggol, Bogor,” imbuhnya.
Karenanya pemindahan IKN ke Kaltim dianggapnya sudah sangat tepat. Ia menyatakan beban Ibu Kota di Jakarta sudah sangat berat, sehingga harus dipindahkan. Ia menegaskan pemindahan ke Penajam Paser Utara (PPU) disebut langkah yang pas.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat muncul opsi pemindahan IKN karena banjir dan kemacetan. Namun hanya untuk Pusat Pemerintahan.
Pimpinan MPR bahkan telah meninjau langsung lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Kami datang kesini bersama pimpinan MPR untuk melihat dan memastikan proses pemindahan bisa kita lakukan sesuai dengan harapan kita,” jelasnya.
Pihaknya juga akan segera menyusun TAP MPR Pemindahan IKN. Tujuannya untuk mengawal dan memastikan proses pemindahan berjalan hingga 50 tahun kedepan.
“Kita juga sedang menyusun atau menjaga jangan sampai secara konstitusi ini secara undang-undang ini tidak berkesinambungan. Jadi kami setelah melihat ini kami bertekat akan melakukan kerja-kerja politik untuk mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Tap MPR dalam bungkus Pokok-Pokok Haluan Negara untuk jangka waktu 20 sampai 50 tahun yang akan datang,” tandasnya.
Baca Juga: IKN Diprediksi Bakal Banyak Masalah, Pengamat Minta Jokowi Lakukan Ini
Berita Terkait
-
Tuan Guru Bajang Komentari Soal IKN : Rencana Pemerintah Tidak Boleh Membawa Beban Bangsa
-
Soal IKN Nusantara, Politisi PKS: Ibarat Mau Buka Warung tapi Lapak Masih Punya Orang Lain
-
PDIP Sebut Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN, Legislator PAN Minta Jokowi Jangan Tunjuk Figur Terafiliasi dengan Partai
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
BRILink Rieche Endah Jadi Bukti Komitmen BRI untuk Dorong Inklusi Keuangan
-
Mutilasi Wanita dengan Mandau, Suami Siri dan Temannya Dibekuk di Samarinda
-
Remittance Migrant BRI Naik 27,7%, 1,2 Juta Agen Siap Layani
-
Disorot Prabowo, Pemprov Kaltim Jelaskan soal Mobil Dinas Gubernur
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran