SuaraKaltim.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim masih dapat kritikan tajam dari beberapa orang yang merasa tidak setuju akan pemindahan Pusat Pemerintahan di Benua Etam tersebut.
Bahkan, pengesahan Undang-undang (UU) IKN juga diprotes oleh sejumlah tokoh ataupun kalangan masyarakat yang langsung berencana melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu yang mengkritik hal tersebut ialah ekonom senior, Faisal Basri. Ia menyebut, proyek pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara yang terancam akan banyak mubazir.
Ia mengaku khawatir dengan kasus korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Hal itu ia kaitkan dengan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.
Katanya, korupsi yang tinggi, dengan pembangunan IKN Nusantara yang bakal menelan anggaran yang besar, memiliki potensi korupsi yang sama tingginya.
“Nah di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit,” ujarnya, menyadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (31/1/2022).
Dari situm ia mengatakan, akan banyak proyek mubazir akibat adanya kongkalikong. Perencanaan katanya, perlu dilakukan dengan baik dan cermat.
“Makin banyak proyek mubazir karena kongkalikong, perencanaannya tidak baik, di-mark up dan sebagainya dan sebagainya, negara juga yang rugi,” singgungnya.
Kemudian, ia menyatakan, proyek pembangunan jalan tol di era kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan yang termahal yang pernah dibangun di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Diprediksi Ambruk Sebelum 2024, Sosiolog UI Mendukung: Ayo Kita Doakan
Ia mengaku, tak asal bicara terkait hal ini. Lantaran, dirinya menggunakan metode yang ia sebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mengukur rasio efisiensi investasi. Dan hasilnya, Indonesia saat ini mendapatkan nilai 6,5 padahal sebelumnya di kisaran 4 terkait efisiensi investasi.
“Sehingga untuk menambah 1 km jalan di Indonesia itu butuh suntikan modal tambahan 50 persen lebih banyak dari sebelum-sebelumnya,” katanya.
Lebih lanjut, tingginya angka ICOR tersebut tak lepas dari maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap proyek pembangunan tol saat ini.
“Dengan banyaknya korupsi, nepotisme, KKN menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung, tidak ada benchmark yang menyebabkan untuk membangun 1 km jalan tol misalnya kita butuh jauh lebih banyak modal,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
Anggota Gubernur Rudy Mas'ud Incar Triliunan Pajak Aset Raksasa Tambang
-
Kader Gerindra Sewot, Rudy Mas'ud Senggol Prabowo dan Hashim: Penyesatan Etika Publik
-
Langkah Pemprov Kaltim usai SK Tim Ahli Gubernur Disebut Cacat Hukum
-
Diprotes Keras, Gubernur Kaltim Akhirnya Beli Kursi Pijat Pakai Duit Sendiri
-
Gerindra Kaltim Sentil Rudy Mas'ud, Singgung Nepotisme hingga Evaluasi Anggaran