IKN Nusantara Makin Dikhawatirkan, Ekonom Senior Sebut Bakal Banyak Proyek Mubazir Karena Korupsi

SuaraKaltim.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim masih dapat kritikan tajam dari beberapa orang yang merasa tidak setuju akan pemindahan Pusat Pemerintahan di Benua Etam tersebut.

Bahkan, pengesahan Undang-undang (UU) IKN juga diprotes oleh sejumlah tokoh ataupun kalangan masyarakat yang langsung berencana melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu yang mengkritik hal tersebut ialah ekonom senior, Faisal Basri. Ia menyebut, proyek pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara yang terancam akan banyak mubazir.

Ia mengaku khawatir dengan kasus korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Hal itu ia kaitkan dengan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Diprediksi Ambruk Sebelum 2024, Sosiolog UI Mendukung: Ayo Kita Doakan

Katanya, korupsi yang tinggi, dengan pembangunan IKN Nusantara yang bakal menelan anggaran yang besar, memiliki potensi korupsi yang sama tingginya.

“Nah di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit,” ujarnya, menyadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (31/1/2022).

Dari situm ia mengatakan, akan banyak proyek mubazir akibat adanya kongkalikong. Perencanaan katanya, perlu dilakukan dengan baik dan cermat.

“Makin banyak proyek mubazir karena kongkalikong, perencanaannya tidak baik, di-mark up dan sebagainya dan sebagainya, negara juga yang rugi,” singgungnya.

Kemudian, ia menyatakan, proyek pembangunan jalan tol di era kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan yang termahal yang pernah dibangun di Indonesia.

Baca Juga: Ahok Diusulkan Jadi Kepala Otorita IKN, Pengamat: Kalau Dipilih Bisa Ambyar

Ia mengaku, tak asal bicara terkait hal ini. Lantaran, dirinya menggunakan metode yang ia sebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mengukur rasio efisiensi investasi. Dan hasilnya, Indonesia saat ini mendapatkan nilai 6,5 padahal sebelumnya di kisaran 4 terkait efisiensi investasi.

“Sehingga untuk menambah 1 km jalan di Indonesia itu butuh suntikan modal tambahan 50 persen lebih banyak dari sebelum-sebelumnya,” katanya.

Lebih lanjut, tingginya angka ICOR tersebut tak lepas dari maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap proyek pembangunan tol saat ini.

“Dengan banyaknya korupsi, nepotisme, KKN menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung, tidak ada benchmark  yang menyebabkan untuk membangun 1 km jalan tol misalnya kita butuh jauh lebih banyak modal,” pungkasnya.