SuaraKaltim.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim masih dapat kritikan tajam dari beberapa orang yang merasa tidak setuju akan pemindahan Pusat Pemerintahan di Benua Etam tersebut.
Bahkan, pengesahan Undang-undang (UU) IKN juga diprotes oleh sejumlah tokoh ataupun kalangan masyarakat yang langsung berencana melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu yang mengkritik hal tersebut ialah ekonom senior, Faisal Basri. Ia menyebut, proyek pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara yang terancam akan banyak mubazir.
Ia mengaku khawatir dengan kasus korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Hal itu ia kaitkan dengan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.
Katanya, korupsi yang tinggi, dengan pembangunan IKN Nusantara yang bakal menelan anggaran yang besar, memiliki potensi korupsi yang sama tingginya.
“Nah di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit,” ujarnya, menyadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (31/1/2022).
Dari situm ia mengatakan, akan banyak proyek mubazir akibat adanya kongkalikong. Perencanaan katanya, perlu dilakukan dengan baik dan cermat.
“Makin banyak proyek mubazir karena kongkalikong, perencanaannya tidak baik, di-mark up dan sebagainya dan sebagainya, negara juga yang rugi,” singgungnya.
Kemudian, ia menyatakan, proyek pembangunan jalan tol di era kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan yang termahal yang pernah dibangun di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Diprediksi Ambruk Sebelum 2024, Sosiolog UI Mendukung: Ayo Kita Doakan
Ia mengaku, tak asal bicara terkait hal ini. Lantaran, dirinya menggunakan metode yang ia sebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mengukur rasio efisiensi investasi. Dan hasilnya, Indonesia saat ini mendapatkan nilai 6,5 padahal sebelumnya di kisaran 4 terkait efisiensi investasi.
“Sehingga untuk menambah 1 km jalan di Indonesia itu butuh suntikan modal tambahan 50 persen lebih banyak dari sebelum-sebelumnya,” katanya.
Lebih lanjut, tingginya angka ICOR tersebut tak lepas dari maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap proyek pembangunan tol saat ini.
“Dengan banyaknya korupsi, nepotisme, KKN menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung, tidak ada benchmark yang menyebabkan untuk membangun 1 km jalan tol misalnya kita butuh jauh lebih banyak modal,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Tol IKN Dibuka 13-29 Maret 2026 untuk Arus Mudik dan Balik Lebaran
-
Premi Asuransi Kesehatan Bisa Disesuaikan, Ini Penjelasan Industri
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Samarinda, Jumat 13 Maret 2026
-
Jadwal Buka Puasa Samarinda dan Sekitarnya, Kamis 12 Maret 2026
-
Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Rudy Mas'ud Akhirnya Dikembalikan