SuaraKaltim.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim masih dapat kritikan tajam dari beberapa orang yang merasa tidak setuju akan pemindahan Pusat Pemerintahan di Benua Etam tersebut.
Bahkan, pengesahan Undang-undang (UU) IKN juga diprotes oleh sejumlah tokoh ataupun kalangan masyarakat yang langsung berencana melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu yang mengkritik hal tersebut ialah ekonom senior, Faisal Basri. Ia menyebut, proyek pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara yang terancam akan banyak mubazir.
Ia mengaku khawatir dengan kasus korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Hal itu ia kaitkan dengan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.
Katanya, korupsi yang tinggi, dengan pembangunan IKN Nusantara yang bakal menelan anggaran yang besar, memiliki potensi korupsi yang sama tingginya.
“Nah di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit,” ujarnya, menyadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (31/1/2022).
Dari situm ia mengatakan, akan banyak proyek mubazir akibat adanya kongkalikong. Perencanaan katanya, perlu dilakukan dengan baik dan cermat.
“Makin banyak proyek mubazir karena kongkalikong, perencanaannya tidak baik, di-mark up dan sebagainya dan sebagainya, negara juga yang rugi,” singgungnya.
Kemudian, ia menyatakan, proyek pembangunan jalan tol di era kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan yang termahal yang pernah dibangun di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Diprediksi Ambruk Sebelum 2024, Sosiolog UI Mendukung: Ayo Kita Doakan
Ia mengaku, tak asal bicara terkait hal ini. Lantaran, dirinya menggunakan metode yang ia sebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mengukur rasio efisiensi investasi. Dan hasilnya, Indonesia saat ini mendapatkan nilai 6,5 padahal sebelumnya di kisaran 4 terkait efisiensi investasi.
“Sehingga untuk menambah 1 km jalan di Indonesia itu butuh suntikan modal tambahan 50 persen lebih banyak dari sebelum-sebelumnya,” katanya.
Lebih lanjut, tingginya angka ICOR tersebut tak lepas dari maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap proyek pembangunan tol saat ini.
“Dengan banyaknya korupsi, nepotisme, KKN menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung, tidak ada benchmark yang menyebabkan untuk membangun 1 km jalan tol misalnya kita butuh jauh lebih banyak modal,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pembagian Seragam Gratis Pemprov Kaltim Terlambat, Orangtua Terpaksa Beli Dulu
-
JPMorgan Berikan Validasi Atas BBRI, Kualitas Aset Membaik
-
Suara.com Audiensi dengan DPD RI Kaltim, Bahas Sinergi Publikasi dan Keterbukaan Informasi
-
KUR BRI Dukung Rosyidah Terus Kembangkan Usaha Olahan Hasil Laut di Indramayu
-
Strategi Dorong UMKM Desa Berkembang Melalui Peran Mantri BRI, Simak Kisah dari Sumatera Utara Ini