SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) juga disorot oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ia mengatakan pemindahan IKN bakal menghadapi banyak masalah.
Masalah tersebut tak lain soal anggaran, lokasi, dan beberapa hal lainnya. Hal itu ia sampaikam dalam sebuah acara webinar beberapa waktu lalu.
"Tentu bukan hal gampang. Rumit sekali pemindahan ibu kota itu," ujarnya, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Rabu (2/2/2022).
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu menyebut, untuk menyempurnakan pembangunan IKN secara menyeluruh, memerlukan waktu yang tak sebentar. Ia bahkan memberikan contoh dari negara lain, yang perlu waktu 20 tahun untuk capai kesempurnaan dalam pemindahan IKN.
"Negara lain butuh 20 tahun baru bisa sempurna, apalagi kita bukan negara federal," katanya.
Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (18/1). Dengan demikian, pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah memiliki landasan hukum yang jelas.
Presiden Jokowi juga telah menetapkan nama IKN baru Indonesia bernama Nusantara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Di Tangan Suahasil, MBG Jadi Prioritas Subsidi Energi Dipangkas
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
- Tan Cheng Hoe Gerah Lihat Pemain Malaysia Larut dalam Kekecewaan: Stop Nangis
- 7 Sepatu Jalan Paling Awet yang Solnya Empuk untuk Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kalapas Cibinong Dipecat dari ASN, Buntut Klaster Mewah dalam Penjara
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
Terkini
-
BRI dan KPK Bersinergi Cetak Penyuluh Antikorupsi
-
Dana Karbon Rp73,2 Miliar Mengucur ke Kaltim untuk Pengurangan Emisi
-
2 Orang Utan Keluar Habitat Cari Makan Imbas Kemarau Ekstrem di Kaltim
-
Antrean Panjang BBM di Kaltim, Jam Operasional SPBU Disebut Jadi Pemicu
-
Kaltim Hadapi Tantangan Backlog 591 Ribu KK, Program Rumah Subsidi Digenjot