Ketua TWAP Samarinda Syaparudin Sebut Pemimpin Otorita IKN Harus Punya Pergaulan Luas dengan Tokoh-tokoh Global

SuaraKaltim.id - Nama-nama calon pemimpin otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim memang sudah mencuat. Namun, masih belum pasti siapa yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin daerah baru bernama Nusantara itu.

Berbagai tanggapan pun berdatangan, semuanya untuk memilih siapa yang layak memimpin IKN Nusantara. Seperti halnya Syaparudin, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda.

Ia meminta, agar calon pemimpin Nusantara memiliki tiga kriteria. Salah satunya mempunyai pergaulan yang luas dengan tokoh-tokoh global.

"Kepala Otorita harus memiliki kemampuan manajemen pemerintahan dan tata kota berkelas global, kemampuan pergaulan dan beradaptasi dengan budaya dan peradaban dunia serta mempunyai jaringan dengan pemangku kepentingan ekonomi global," paparnya, melansir dari ANTARA, Minggu (6/2/2022).

Sejak diumumkannya UU IKN pada 18 Januari 2022 oleh DPR RI, masyarakat memiliki kriteria pemimpin idamannya yang berbeda-berbeda untuk IKN Nusantara.

Seperti masyarakat Adat Dayak Kaltim. Mereka menyampaikan aspirasinya dan meminta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Kepala Otorita kepada Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan pada Senin (31/1/2022).

Selain itu, ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak memikirkan banyak isu yang menyebabkan hilangnya fokus terhadap pembangunan IKN.

"Fokus kita dukung  IKN Nusantara agar benar-benar terwujud. Jangan ada pihak manapun yang menghalangi agenda besar pemindahan IKN," tegasnya.

"Kita dukung penuh agenda besar Presiden RI terhadap pemindahan IKN. Siapa yang menghalangi kita lawan dengan narasi yang kuat," tambahnya.

Baca Juga: Bongkar Proyek Ibu Kota Negara, Nama Jokowi dan Ahok Disebut-sebut

Ia percaya bahwa pemindahan IKN akan membawa perubahan serta manfaat yang besar bagi masyarakat Kaltim dan Indonesia.

Membangun Indonesia dari tengah Nusantara untuk percepatan pembangunan di atas prinsip keadilan dan pemerataan.

"Semoga diantara tokoh Kaltim ada yang bisa diakomodir di Badan Otorita IKN," harapnya.